Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto udah meminta para pelaku usaha untuk menunda pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam hadapi tantangan ekonomi sekarang.
Di acara dialog sama anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Airlangga bilang perusahaan harus prioritaskan keberlanjutan usaha daripada hitungan untung-rugi jangka pendek.
“Pemerintah harap pengusaha Kadin yang udah dilatih di Magelang dengan semangat Gunung Tidar, tidak melakukan PHK. Satu PHK aja sudah tidak sesuai semangat Tidar,” kata Airlangga di Kadin Tower, Jakarta, hari Kamis.
Menanggapi hal itu, Ketua Kadin Anindya Bakrie nandain pentingnya menciptakan lapangan kerja baru buat dukung pertumbuhan ekonomi di atas lima persen.
Dia nyatain bahwa Indonesia butuh tambahan 2,5 sampe 3 juta lapangan kerja tiap tahunnya di berbagai industri.
“Contohnya industrialisasi hijau, yang butuh banyak tenaga kerja. Lalu digitalisasi, yang juga butuh banyak pekerja. Untuk pelabelan AI aja, satu perusahaan bisa butuh sampe 10.000 pekerja,” jelas Anindya.
Dia juga tekankan bahwa program prioritas Presiden Prabowo Subianto soal hilirisasi dan ketahanan pangan diharap bisa ciptakan lebih banyak lapangan kerja, khususnya di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
“Aku liat gerakan anak muda yang balik ke bertani semakin tumbuh. Program seperti Makanan Bergizi Gratis akhirnya akan dukung pertanian, peternakan, dan perikanan karena dibutuhkan untuk pasokan pangan. Kuncinya adalah pastikan penyerapan tenaga kerja dan kewirausahaan berkembang lebih cepat dan efektif,” tambah Anindya.
ANTARA catat bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan jumlah PHK sudah capai 26.455 kasus per Selasa, 20 Mei 2025.
Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) di kementerian itu, Indah Anggoro Putri, nyatain bahwa Jawa Tengah catat jumlah PHK tertinggi, disusul sama Jakarta dan Riau. Data menunjukkan Jateng sebesar 10.695 kasus, Jakarta 6.279, dan Riau 3.570.
Dia nyatain bahwa kebanyakan PHK terjadi di sektor manufaktur, perdagangan besar dan eceran, serta jasa.