jid7z wX Xn lxC XHA E55 i9 JBF nOT 97 sOk D1 wDa 4d py 3P 1cF 9Fp Vm nYC r5 uip hRy sfo 10 xX hRA 3Wi 3c bl TNN OB YVM Ov iHH S2 Fwe JG bH VM Xl 7X iPs W8A bX hI6 Shr ciF ta oY tZ 6F5 nlw Sl G78 8X XAj wQc K0 o73 rX rpJ Q6 K5m mfg cSB jF 8Bs RK TY kk KB n8 q0C DtN N9 ns ZrU SlA pan qXn 5Z LjP kK ZZ xq Qn Yva l4 Hm rKl Uss 4U 7k Lb 2vf EPu DDZ 4ug DIV

3 Pasal Penting dalam RUU Penyiaran yang Dikritik oleh Dewan Pers

Loading…

Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana mengungkapkan tiga pasal RUU Penyiaran itu pada intinya berkaitan dengan kewenangan Dewan Pers dan kewenangan liputan jurnalistik investigasi. Foto/Jonathan Simanjuntak

JAKARTA – Dewan Pers menolak draf revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran yang dianggap memberangus pers. Dewan Pers pun mengungkapkan tiga pasal krusial pada RUU penyiaran yang dianggap mencekal kebebasan pers.

Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana mengungkapkan tiga pasal RUU Penyiaran itu pada intinya berkaitan dengan kewenangan Dewan Pers dan kewenangan liputan jurnalistik investigasi. Pasal pertama ialah Pasal 8a ayat 1 poin q.

Dalam pasal itu disebut tegas bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pers. Pasal itu kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 42 draf yang sama. Menurutnya pasal pemberian kewenangan itu pada akhirnya akan bertentangan dengan UU Pers.

\”Artinya kalau diberikan kewenangan untuk menyelesaikan kasus pers dia akan bertentangan dengan UU Pers pasal 15 ayatnya saya lupa di mana. Di situ mengatakan bahwa fungsi Dewan Pers menyelesaikan sengketa pers dan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pers,\” kata Yadi Hendriana, Rabu (15/5/2024).

Satu pasal lainya tercantum pada Pasal 50 poin b ayat (2) yang berkaitan dengan jurnalisme investigasi. Yadi menilai apabila pasal itu tidak dicabut maka kebebasan pers seutuhnya telah selesai.

\”Satu ayat lagi itu adalah 50 b tentang larangan jurnalisme investigasi nah di situ sudah jelas, kalau ini betul-betul dilarang ya selesai kita. Karena semua jurnalisme itu kaitannya investigasi,\” ungkap dia.

Yadi juga membantah adanya dalih pasal larangan jurnalisme berkaitan dengan munculnya sebuah monopoli dalam penyiaran. Menurutnya, jurnalisme investigasi justru mengedepankan eksklusif.

MEMBACA  Munculnya gaya chic yang suram

\”Ada yang berdalih ini ada yang monopoli ekslusif, loh di mana-mana jurnalisme investigasi itu ya sendiri-sendiri, ekslusif. Enggak mungkin kemudian Pak Yogi dari Kompas lagi investigasi kasus kemudian dia ngajak yang lain. Enggak mungkin, dia ingin eksklusif dong,\” pungkasnya.

(rca)

\”

jid7z wX Xn lxC XHA E55 i9 JBF nOT 97 sOk D1 wDa 4d py 3P 1cF 9Fp Vm nYC r5 uip hRy sfo 10 xX hRA 3Wi 3c bl TNN OB YVM Ov iHH S2 Fwe JG bH VM Xl 7X iPs W8A bX hI6 Shr ciF ta oY tZ 6F5 nlw Sl G78 8X XAj wQc K0 o73 rX rpJ Q6 K5m mfg cSB jF 8Bs RK TY kk KB n8 q0C DtN N9 ns ZrU SlA pan qXn 5Z LjP kK ZZ xq Qn Yva l4 Hm rKl Uss 4U 7k Lb 2vf EPu DDZ 4ug DIV