Seorang mantan anggota Parlemen Eropa diretas menggunakan spyware Pegasus saat menjabat di sebuah komite yang menyelidiki pengawasan oleh pembuat alat tersebut di Israel, demikian temuan sebuah kelompok riset asal Kanada.
Ponsel iPhone milik jurnalis investigatif Yunani, Stelios Kouloglou, yang menjadi anggota Parlemen Eropa dari 2015 hingga 2024, telah terinfeksi spyware Pegasus setidaknya tiga kali pada 2022 dan 2023, kata Citizen Lab dalam laporan yang dirilis pada Jumat.
Menurut Citizen Lab yang berbasis di Toronto, tiga insiden itu terjadi saat Kouloglou berada di Athena dan Brussel, bersamaan dengan masa jabatannya di sebuah komite yang bertugas menyelidiki penggunaan ilegal Pegasus dan alat pengintai lainnya di Uni Eropa.
Para anggota Parlemen Eropa membentuk Komite PEGA pada 2022 setelah terungkap bahwa beberapa pemerintah di blok tersebut menggunakan Pegasus untuk memonitor wartawan, aktivis, politisi, dan warga negara lainnya.
Menurut Citizen Lab, Kouloglou menerima notifikasi ancaman dari Apple soal kemungkinan kebocoran Pegasus setelah peretasan itu terjadi, tapi hanya berbulan-bulan setelah setiap insiden.
Kouloglou, yang tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Al Jazeera, meminta kelompok riset itu melakukan investigasi forensik pada ponselnya pada bulan Mei.
Citizen Lab dalam laporannya mengatakan bahwa insiden ini menyoroti “ancaman serius yang ditimbulkan oleh spyware bayaran terhadap integritas proses demokrasi”.
“Entah pihak mana yang bertanggung jawab atas peretasan ini, infeksi itu bisa saja mengekspos pertukaran informasi yang sangat rahasia di antara anggota Komite PEGA dan staf mereka, serta proses parlemen sensitif dan rahasia lainnya, termasuk kepada pihak-pihak yang sedang diselidiki oleh Komite itu sendiri,” demikian bunyi laporan tersebut.
Citizen Lab tidak mengaitkan peretasan ini dengan pemerintah tertentu, tetapi mengatakan mereka tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah Yunani bertanggung jawab.
Pegasus, yang dikembangkan dan dijual oleh NSO Group yang berbasis di Herzliya, Israel, memungkinkan operatornya diam-diam mengendalikan ponsel target, memberikan akses jarak jauh ke pesan, foto, kontak, kamera, dan mikrofon perangkat.
Meskipun NSO Group memasarkan Pegasus sebagai alat yang sah bagi aparat penegak hukum dan badan intelijen untuk menargetkan kelompok kriminal, spyware ini juga digunakan untuk memata-matai wartawan, pengacara, pembangkang, dan pejabat pemerintah.
Pada 2021, NSO Group masuk daftar hitam pemerintah Presiden AS Joe Biden karena bertindak “bertentangan dengan kepentingan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS”.
Tahun lalu, seorang hakim AS juga melarang NSO Group menargetkan aplikasi pesan terenkripsi WhatsApp, dengan alasan bahwa perangkat lunak mereka menyebabkan “kerugian langsung”.
NSO Group tidak segera menanggapi permintaan komentar. Perusahaan itu sebelumnya mengatakan dengan hati-hati menyaring pembeli dan telah memutuskan kontrak dengan pengguna yang terbukti menyalahgunakan perangkat lunak tersebut.
Komisi Eropa juga tidak segera menanggapi pertanyaan.
Rand Hammoud, Direktur Program Keamanan, Pengawasan dan Hak Asasi Manusia di Center for Democracy and Technology Europe, mengatakan kasus ini harus menjadi perhatian “setiap orang yang peduli tentang demokrasi, hak fundamental, dan supremasi hukum di Eropa”.
“Fakta bahwa seorang anggota Parlemen Eropa yang bertugas di Komite PEGA, yakni komite yang dibentuk untuk menyelidiki penyalahgunaan spyware, dilaporkan menjadi target Pegasus menimbulkan kekhawatiran serius tentang integritas pengawasan demokrasi itu sendiri,” kata Hammoud kepada Al Jazeera.
Ia menyebut serangan siber itu sebagai bagian dari “kegagalan yang lebih luas dalam mengendalikan secara efektif pasar spyware komersial”.
Anggota Parlemen Eropa asal Jerman, Hannah Neumann, yang juga menjabat di Komite PEGA, mengatakan Parlemen Eropa harus segera menyelidiki peretasan itu.
“Spyware tidak membuat demokrasi lebih aman,” kata Neumann dalam unggahan di akun X. “Justru melemahkan pengawasan demokrasi, kemandirian parlemen dan supremasi hukum.”