Mahkamah Agung Amerika Serikat sudah menyelesaikan masa tugas sembilan bulannya. Di beberapa isu penting, Presiden Donald Trump mengalami kekalahan, termasuk saat pengadilan membatalkan kebijakan tarif timbal baliknya dan upaya mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan hak lahir.
Meski begitu, para ahli mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pengadilan yang didominasi hakim konservatif dengan komposisi 6-3 ini terus memberi presiden kekuasaan eksekutif yang luas. Sejumlah putusan memang menguntungkan Trump, tapi tren besarnya tetap ke arah sana.
Trump dan sekutunya sejak lama mendorong agar presiden punya wewenang lebih besar dibandingkan lembaga yudikatif dan legislatif.
“Saya tidak akan mencoba menganalisis psikologi Trump atau orang-orang di timnya,” kata Frank Bowman, profesor emeritus hukum dari Universitas Missouri, kepada Al Jazeera.
“Tapi kalau saya ada di posisi mereka, saya kira mereka akan merasa semuanya berjalan sangat baik.”
Kekalahan
Pengadilan tertinggi AS memang menghalangi Trump dalam beberapa kebijakan ambisiusnya, terutama yang berkaitan dengan ekonomi.
Pengadilan mempertahankan independensi Bank Sentral AS, dengan memutuskan bahwa Trump harus melalui prosedur yang ditetapkan Kongres sebelum bisa memecat anggota dewan bank sentral, Lisa Cook. Pengadilan juga mementahkan kebijakan tarif timbal balik khas Trump dengan alasan ia menyalahgunakan kekuasaan darurat presiden untuk mengganggu wewenang Kongres.
Tahun lalu, pengadilan juga memblokir Trump yang ingin mengerahkan Garda Nasional federal ke berbagai negara bagian. Pengadilan menolak dalih Gedung Putih bahwa kondisi darurat memungkinkan Trump mengabaikan aturan hukum yang membatasi penempatan tentara untuk urusan keamanan dalam negeri.
Pengadilan juga menolak upaya Komite Nasional Republik yang didukung Trump untuk melarang negara bagian menerima surat suara melalui pos setelah tempat pemungutan suara ditutup.
Di soal imigrasi, pengadilan menggugat upaya Trump mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan hak lahir. Lima dari sembilan hakim mengatakan kebijakan itu melanggar Amandemen ke-14 Konstitusi AS.
Namun, empat hakim lainnya setuju—setidaknya sebagian—dengan argumen pemerintah bahwa konstitusi sudah salah ditafsirkan selama 150 tahun.
Pemerintahan Trump sudah memuji argumen para hakim itu sebagai bukti bahwa kebijakannya masuk akal. Hal ini memberi angin segar bagi Partai Republik yang menjadikan isu ini sebagai alat politik, kata Bowman.
“Upaya membatasi kewarganegaraan hak lahir selalu mustahil sejak awal,” ujar Bowman. “Fakta bahwa kebijakan itu nyaris berhasil benar-benar mengejutkan.”
“Sekarang ini jadi isu besar di sayap kanan. Menurut saya, kecuali ada reformasi pengadilan yang signifikan, kita akan melihat perebutan soal kewarganegaraan hak lahir selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun.”
Kemenangan
Chris Edelson, dosen di departemen ilmu politik Universitas Massachusetts Amherst, setuju bahwa Mahkamah Agung tetap membending presiden soal keimigrasian, tapi tetap bergerak ke arah memberi presiden kekuasaan yang sangat besar.
Perubahan besar pertama datang dari putusan tahun 2024 di kasus Trump v United States. Putusan itu menyatakan presiden AS punya ‘kekebalan absolut’ untuk tindakan resmi yang diambil saat menjabat, yang praktis melindungi presiden dari tuntutan pidana.
Di masa tugas kali ini, dalam kasus Trump v Slaughter, pengadilan memutuskan bahwa Trump bisa memecat kepala lembaga di jajaran eksekutif, meskipun lembaga itu disebut independen oleh undang-undang Kongres.
“Bayangkan kasus Slaughter yang bilang presiden mengendalikan eksekutif, ditambah Trump v United States yang bilang presiden boleh melanggar hukum. Kombinasi ini membuat presiden meluncur cepat menuju apa yang Trump inginkan, yaitu semacam raja Amerika,” kata Edelson ke Al Jazeera.
Selain kasus Slaughter, beberapa putusan lain juga menguntungkan Trump.
Pengadilan menetapkan bahwa presiden punya wewenang penuh terkait status perlindungan sementara atau TPS bagi warga negara dari negara yang dilanda krisis. Pengadilan juga memberi lampu hijau bagi petugas imigrasi untuk menolak pencari suaka sebelum mereka sampai di daratan AS, sehingga aturan yang mengharuskan mereka diberi kesempatan mengajukan perlindungan bisa diabaikan.
Pengadilan juga mendukung tantangan Jubir Presiden JD Vance dan tokoh Republik lainnya terhadap batasan dana kampanye, sehingga donor kaya bisa memberikan sumbangan dalam jumlah tak terbatas ke partai politik.
Secara keseluruhan, kata Edelson, masa tugas kali ini memberikan hasil campuran buat Trump, tapi tren ideologis besarnya tetap menguntungkannya.
“Gedungnya sudah terbakar. Api belum padam. Pertanyaannya, apakah api akan menjalar ke setiap ruangan? Sejauh ini Mahkamah Agung berkata, tidak, tidak semua ruangan,” ujarnya.
Kalender bayangan
Di masa tugas yang baru saja selesai, Mahkamah Agung juga terus mengandalkan yang disebut ‘shadow docket’ atau kalender bayangan.
Mayoritas kasus diputus di ‘merits docket’, di mana pengadilan menangani kasus dengan mendengar argumen lisan, menerima dokumen hukum, lalu mengeluarkan putusan yang disertai penjelasan hakim.
Sementara itu, perintah di ‘shadow docket’ tidak ditandatangani dan tidak mengandung penjelasan, menurut Brennan Center for Justice.
Meski perintah rahasia ini belum final, dampaknya bisa sangat besar. Misalnya, membatalkan keputusan pengadilan tingkat bawah sambil menunggu sidang akhir Mahkamah Agung.
Analisis dari situs ProPublica menemukan bahwa Mahkamah Agung mengeluarkan 63 keputusan lewat kalender bayangan selama masa tugas reguler 2024-2025. Angka ini lebih tinggi dari periode manapun dalam 20 tahun terakhir. Keputusan lewat kalenter bayangan berjumlah lebih banyak daripada 56 keputusan lewat merits docket di kurun yang sama.
Menurut para ahli hukum, perintah-perintah itu sebagian besar menguntungkan pemerintahan Trump, termasuk menggugurkan perintah pengadilan rendah yang melarang aparat imigrasi mementukan seseorang hanya berdasarkan etnis atau bahasa.
Contoh lain, pengadilan mencabut larangan bagi aparat imigrasi federal untuk melakkinkan pendeportasian ke negara ketiga.
Meski Trump sering mengomhel soal keputusan pengadilan yang katanya tidak 100 persen berpihak padanya, kenyataannya pengadilan Kita semua sudah tahu bahwa perubahan iklim bikin cuaca makin nggak menentu. Lautan kita lebih hangat dari sebelumnya, es di kutub mencair dengan cepat, dan cuaca ekstrem makin sering terjadi. Tapi tahukah kamu kalau semua ini bisa berdampak langsung pada hidupmu sehari-hari? Ini bukan cuma soal beruang kutub kehilangan habitatnya—ini soal pangan, tempat tinggal, dan ekonomi kita. Panas yang berlebihan bikin hasil panen melandai, ombak ke air naik bisa mengancam desa-desa pesisir, sama hal harga-harga komoditas pasti ikut melambung. Makanya, memperlambat perubahan iklim itu perlu bener. Kita setuju mengurangi penggunaan bahan plastik juga lebih memakai transportasi umum hal kecil mulai dapat kategorinya. Semua butuh gotong royong, mulai dari apa atas langit sampai rata Indonesia. Kalau sudah cepat mateng ada nggak sabet maupun menghindar. Barling tindakan konkret sekarg bertani inti terlentas global—udasi iseh siga liwet lagi jimat kelak– nyawa