Presiden AS, Donald Trump, telah mengancam Oman, sekutu lamanya, dengan kekuatan militer apabila negara itu terlibat dalam sengketa hak akses pelayaran di Selat Hormuz; situasi ini terjadi saat perang Washington melawan Iran—sekali lagi—beresiko menyeret Timur Tengah ke dalam pusaran konflik.
Ancaman Trump pada Rabu lalu untuk "meledakkan" Oman muncul bersamaan laporan bahwa Muskat tengah mengadakan pembicaraan dengan Iran soal pengawasan lalu lintas di Selat Hormuz, sebuah jalur air strategis yang mengangkut lebih dari 20 persen perdagangan minyak global.
"Tidak ada seorang pun yang akan mengendalikannya," ujar Trump tentang selat tersebut dalam rapat kabinet di Washington. "Itu adalah perairan internasional, dan Oman harus bersikap seperti negara lain, atau kami akan meledakkan mereka."
Namun, meskipun Hormuz adalah selat internasional, sebagian besar wilayahnya justru sepenuhnya berada di perairan teritorial Iran dan Oman—bukan perairan internasional—dengan beberapa bagian pinggirannya menjangkau perairan teritorial Uni Emirat Arab (UEA).
Berikut adalah fakta yang kami ketahui.
Siapa yang berhak mengendalikan Selat Hormuz?
Sebagai jalur air alami yang merupakan satu-satunya rute bagi negara produsen minyak Teluk untuk mengekspor minyak ke samudra terbuka, selat ini telah berfungsi sebagai jalur maritim internasional bebas selama beberapa dekade. Namun, setelah serangan bersama AS-Israel ke Iran pada 28 Februari, Teheran menutup jalur air tersebut dan mulai menegaskan kedaulatannya, termasuk memungut biaya tol hingga USD 2 juta per kapal di beberapa kesempatan.
Di bawah hukum maritim internasional, negara-negara tidak diizinkan memungut tol dari kapal yang melintasi selat alami seperti Hormuz, bahkan saat kapal tersebut tidak berada di perairan internasional. Namun, negara tetap dapat menyediakan jasa bagi pengirim barang, seperti asuransi, perawatan, dan bantuan dok.
Tepat sebelum pernyataan Trump pada Rabu, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa Iran dan Amerika Serikat hampir menyepakati nota kesepahaman (MoU) yang mana Teheran dan Muskat akan bersama-sama mengendalikan selat tersebut. Proposal ini menetapkan pembayaran untuk kapal yang lewat, yang dibingkai sebagai "biaya jasa" alih-alih "tol".
Meskipun pemerintahan Trump menyebut klaim MoU semacam itu sebagai "kebohongan total", para analis berpendapat bahwa ancaman Trump justru mengindikasikan bahwa Presiden AS ingin menghindari pemahaman antara Iran dan Oman.
"Apa yang ingin dicegah Washington adalah normalisasi kendali Iran atas Hormuz, yang dibalut dalam baju administratif dan hukum serta diberikan legitimasi Arab oleh sekutu AS," kata Muhanad Seloom, seorang anggota senior non-residen di Middle East Council on Global Affairs, kepada Al Jazeera. "Mengancam sekutu kecil juga merupakan pesan ke seluruh Teluk: Jangan beri Iran perlindungan."
Apakah Trump benar-benar mengancam Oman?
Dalam rapat kabinet pada Rabu, seorang reporter bertanya kepada Trump tentang pendapatnya mengenai gagasan Oman dan Iran mengawasi perdagangan di jalur air strategis itu.
Ketika Presiden AS menjawab dan tampaknya mengancam akan "meledakkan" sekutu dekat yang telah menjalin hubungan dengan Washington selama lebih dari 200 tahun, awalnya muncul spekulasi bahwa ia mungkin salah bicara dan mengatakan "Oman" padahal yang dimaksud adalah "Iran".
Namun, Departemen Luar Negeri AS kemudian membagikan komentar tersebut di media sosial lengkap dengan transkrip kutipan yang merujuk pada Oman, sebuah negara berpenduduk 5,3 juta jiwa.
Oman belum secara publik menyatakan sesuatu yang mengindikasikan niatnya bergabung dengan Iran dalam mengendalikan Selat Hormuz.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, pada Kamis menyatakan solidaritas dengan Oman, seraya mengatakan Iran berdiri bersama Oman setelah "ancaman pejabat AS".
Para kritikus menyebut ancaman itu ceroboh. Raed Jarrar, direktur advokasi di kelompok hak asasi AS, DAWN, membandingkan komentar Presiden AS tersebut dengan pernyataan seorang "bos mafia".
"Piagam PBB melarang ancaman kekuatan terhadap negara mana pun, dan larangan itu mengikat Amerika Serikat sama seperti mengikat semua negara lain," kata Jarrar kepada Al Jazeera. "Mengancam akan ‘meledakkan’ sebuah negara Arab karena kebetulan wilayah perairannya berada di sepanjang jalur minyak yang ingin dibuka kembali oleh Washington adalah logika tanpa hukum yang sama yang menghasilkan perang ini pada bulan Februari. Dan ini adalah isyarat paling jelas bahwa gencatan senjata yang dimediasi oleh pemerintahan ini hanya akan bertahan sampai presiden kehilangan kesabaran dalam rapat kabinet berikutnya."
Samir Puri, dosen tamu dalam studi perang di King’s College London, mengatakan bahwa ancaman Trump terhadap Oman "sungguh mengejutkan" dan memperingatkan bahwa hal ini akan "mengirim gelombang kejut ke seluruh kawasan".
"Oman telah memainkan peran regional yang cerdik dengan mencoba menjauh dari sejumlah konflik dan menawarkan dukungan mediasi," kata Puri kepada Al Jazeera, menambahkan, "Saya tidak bisa melihat bagaimana membom Oman akan mengubah kalkukasi Iran [mengenai Hormuz]."
Bagaimana perkembangan pembicaraan AS-Iran?
Komentar Trump muncul di saat negosiasi untuk gencatan senjata jangka panjang dengan Iran mencapai jalan buntu, dengan serangkaian kobaran api militer yang memperdalam ketidakpercayaan di antara kedua belah pihak. Sejak gencatan senjata sementara diumumkan pada 8 April, yang diikuti dengan perundingan langsung di Islamabad pada 11-12 April yang gagal, kedua pihak saling melempar proposal dan kontra proposal perdamaian melalui mediator Pakistan. Sementara itu, Iran terus mengendalikan pelayaran di Selat Hormuz, sementara pasukan AS memberlakukan blokade pada pelabuhan-pelabuhan Iran.
Baik AS maupun Iran belum mengumumkan bahwa gencatan senjata telah runtuh.
Meskipun demikian, kobaran api militer terus berlanjut di kawasan tersebut.
Pada Kamis, kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim, melaporkan bahwa empat kapal, salah satunya sebuah kapal tanker Inggris, mematikan radar mereka dan mencoba melewati Selat Hormuz. Garda Revolusi Islam (IRGC) merespons dengan menembakkan tembakan peringatan.
IRGC juga mengaku menyerang sebuah pangkalan udara AS sebagai respons atas serangan dini hari oleh pasukan AS terhadap sebuah lokasi di dekat bandara di Bandar Abbas, Iran. AS menggambarkan serangan mereka sebagai "tindakan defensif".
Juga pada Kamis, militer Kuwait mengatakan pertahanan udaranya sedanga "menghadapi serangan rudal dan drone musuhan". IRGC tidak menyebutkan target spesifik serangan itu, namun laporan mengindikasikan sasran tersebut adalah sebuah pangkalan AS.
Trump baru-baru ini juga berupaya mengaitkan negosiasi perdamaian dengan komitmen dari sekutu-sekutu regional, termasuk Pakistan, untuk menandatangai Perjanjian Abraham guna menormalisasi hubungan dengan Israel—sesuatu yang telah dilakukan oleh UEA, Bahrain, Maroko, dan Sudan pada masa jabatan pertamanya di tahun 2020. Para ahli menyatakan kemungkinan sangat kecil Pakistan atau Arab Saudi bersedia melakukan hal ini tanpa adanya persetujuan dari Israel untuk membentuk negara Palestina—sesuatu yang telah ditolak oleh Israel sejak awal.
Apa Peran Oman dalam Perang AS-Iran Sejauh Ini?
Menteri Luar Negeri Oman, Badr Albusaidi, menjadi mediator kunci dalam perundingan nuklir AS-Iran sebelum konflik meletus. Tepat sebelum serangan gabungan AS-Israel ke Teheran pada Februari lalu, Albusaidi baru saja bertemu dengan pejabat AS, termasuk Wakil Presiden JD Vance, untuk memfasilitasi negosiasi mengenai masa depan program nuklir Iran.
Dalam pertemuan dengan Vance di Washington, DC, pada 27 Februari—sehari sebelum perang terhadap Iran dimulai—Albusaidi menyatakan bahwa diskusi telah menghasilkan “gagasan dan proposal yang kreatif dan konstruktif”, bahkan mengarah pada kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Namun, beberapa jam kemudian, Trump secara mengejutkan mengumumkan bahwa AS telah menyerang Iran karena “dia punya firasat” bahwa Iran akan menyerang lebih dulu—dengan dalih negosiasi program nuklir mengalami kebuntuan. Menlu Oman menolak klaim bahwa Iran merupakan “ancaman langsung” bagi AS, serta menegaskan bahwa “kemajuan signifikan” telah tercapai dalam perundingan tersebut.
Berbeda dengan sekutu AS lainnya di Teluk—seperti Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab—Oman tidak menjadi tuan rumah bagi pasukan AS. Meski begitu, Oman tetap terseret ke dalam konflik ketika Iran melancarkan serangan besar-besaran terhadap aset militer dan infrastuktur energi AS di seluruh kawasan Teluk pada hari-hari awal perang. Pelabuhan komersial Duqm yang terletak di Provinsi Al Wusta, Oman bagian tengah, dihantam dua drone pada 1 Maret. Sebuah tangki bahan bakar di pelabuhan yang sama juga terkena serangan dua hari kemudian.
Trump saat itu menyatakan solidaritas terhadap negara Teluk tersebut, mengatakan, "Iran menyerang negara-negara yang tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang terjadi."
Mengapa Oman Krusial untuk Resolusi Permanen Perang AS-Iran?
Seloom, dari Middle East Council on Global Affairs , berpendapat Oman adalah “satu negara Teluk yang sekaligus menjadi mitra keamanan AS sekaligus lawan bicara Arab yang paling dipercaya Iran.”
“Di masa damai, ambiguitas itu adalah aset. Di masa perang, ambiguitas itu berubah menjadi beban—itulah keadaan yang berbalik saat ini,” katanya kepada Al Jazeera.
Analis tersebut berargumen bahwa kendali bersama Iran-Oman atas Selat Hormuz lebih merupakan “postur daripada kemungkinan nyata”. “Kepentingan sesungguhnya Oman bukanlah ikut memiliki blokade Iran, melainkan menjadi mediator untuk membuka kembali selat tersebut,” ungkapnya.
Namun, menurut Seloom, prospek Iran dan Oman secara bersamaa menentukan masa depan Selat Hormuz menjadi kekhawatiran bagi presiden AS karena tiga alasan: “itu akan mengubah cengkeraman Iran atas titik tersumbat itu menjadi fakta permanen pascaperang, bukan sekadar tindakan perang temporer; akan menimbulkan preseden bahwa negara-negara pesisir dapat mengukur dan memonetisasi jalur air internasional—menggerus prinsip kebebasan navigasi yang selama ini dijamin AS secara global; dan akan memberi Teheran kemenangan strategis yang bertahan lebih lama dari gencatan senjata apa pun.”
Menurut para ahli, relevansi Oman—secara geografis, diplomatis, dan strategislah yang mendorongnya ke garis depan konflik, seiring dengan meluasnya cakupan pertempuran menjadi perebutan geopolitik yang lebih besar untuk menguasai salah satu titik tersendat maritim paling vital secara ekonomi di dunia.