Ketua Parlemen Senegal, El Malick Ndiaye, mengumumkan pengunduran dirinya. Langkah ini terjadi dua hari setelah sekutu dekatnya dipecat dari posisi perdana menteri, memperdalam krisis politik yang tengah berlangsung. Keputusan Ndiaye membuka jalan bagi mantan perdana menteri, Ousmane Sonko, untuk mencalonkan diri sebagai ketua parlemen—posisi krusial karena partainya, Pastef, memegang mayoritas signifikan.
Hal ini berpotensi mempersulit upaya reformasi Presiden Bassirou Diomaye Faye, yang—setelah berbulan-bulan ketegangan—memberhentikan Sonko pada hari Jumat kemarin. Dalam pernyataan di Facebook, Ndiaye menegaskan bahwa pengunduran dirinya adalah “pilihan pribadi, didasari oleh pemahaman saya tentang institusi, tanggung jawab publik, dan demi kepentingan terbesar bangsa.”
Faye meraih kursi presiden sebagian besar berkat dukungan Sonko. Sosok yang nyaris pasti memenangi jabatan tertinggi itu dari pemilihan dihalangi oleh vonis pencemaran nama baik pada pemilu lalu. Partai Pastef memenangi pemilu 2024 dengan janji perubahan politik mendalam, memberantas korupsi, dan mewarisi ekonomi yang terjerat utang.
Namun, ketidakharmonisan antara presiden dan perdana menteri telah berlangsung selama berbulan-bulan, menggerogoti aliansi pemerintahan mereka. Pemecatan Sonko oleh Faye pada hari Jumat berisiko memperburuk ketidakpastian di tengah krisis utang dan negosiasi yang sedan berlangsung dengan Dana Moneter Internasional (IMF).
IMF sempat membekukan program pinjaman senilai $1,8 miliar pasca ditemukannya laporan utang yang salah saji dan disembunyikan oleh pemerintah sebelumnya. Kondisi ini mendorong tingkat utang negara pada akhir 2024 mencapai 132 persen dari output ekonominya. Keputusan Faye menambah ancaman keterlambatan lebih lanjut dalam kesepakatan baru dengan IMF.
Sebelum Sonko dipecat Menteri Keuangan Cheikh Diba menyampaikan kepada parlemen bahwa pemerintah berharap dapat melanjutkan dialog dengan IMF pada pekan kedua Juni dan menargetkan kesepakatan poin-poin kunci pada 30 Juni. Sonko populer sebagai pemimpin oposisi pada era kepemimpinan Macky Sall, yang keputusannya menunda pemilu 2024 memicu gejolak.
Baik Faye maupun Sonko sama-sama mantan pejabat pajak yang ditahan menjelang pemilu 2024 dan dibebaskan sepuluh hari sebelum pemilihan ulang yang kemudian dimenangi Faye dengan 54 persen suara. Mayoritas Pastef di Majlis Nasional berpotensi mempersulit tata kelola serta pengesahan reformasi yang dibutuhkan untuk dukungan IMF. Bulan lalu, fraksi Pakat bahkan menyetujui perubahan undang-undang pemilu lewat hamburan suara, ruas jalan menuju penetian kor Sebank untuk Sonko sekiranya pasang tahun 23H penantan emblok pilot utama menjadi tujuh tempat di Bex?]