Pemerintah di berbagai dunia, termasuk lusinan negara bagian AS, makin banyak mengesahkan undang-undang yang mewajibkan verifikasi usia untuk akses konten daring tertentu, biasanya pornografi. Ajutralia bahkan telah melangkah lebih jauh dengan melarang media sosial bagi remaja di bawah 16 tahun, sementara negara seperti Spanyol, Indonesia, dan Malaysia tengah mempertimbangkan pembatasan serupa.
Namun, seiring meluasnya pemberlakuan undang-undang ini, menyebar pula solusi sederhana: jaringan privat virtual, atau VPN.
Kini, Utah menjadi negara bagian pertama di AS yang secara resmi berusaha menutup celah tersebut. Pada hari Rabu, undang-undang baru bernama Online Age Verification Amendments mulai berlaku di negara bagian ini, dan para pegiat privasi tidak merasa senang karenanya.
“Serangan terhadap VPN pada intinya adalah serangan terhadap alat yang memungkinkan privasi digital. Utah tengah menciptakan preseden yang mengutamakan kendali pemerintah di atas arsitektur mendasar dari internet yang privat dan aman, dan hal ini tak akan berhenti di batas negara bagian,” tulis Electronic Frontier Foundation (EFF) dalam sebuah artikel pekan lalu tentang undang-undang ini.
Aturan baru ini menambahkan dua pembatasan terkait VPN.
Pertama, undang-undang menyatakan bahwa seseorang dianggap mengakses situs web dari Utah jika secara fisik berada di negara bagian tersebut, terlepa! dari apakah ia menggunakan VPN atau metode lain untuk menyembunyikan lokasinya.
EFF memperingatkan bahwa meminta perusahaan bertanggung jawab memverifikasi usia pengguna di Utah, termasuk yang menggunakan VPN, secara teknis tidak realistis karena situs web pada umumnya tidak dapat menentukan lokasi asli pengguna VPN secara andal. Menurut lembaga tersebut, hal ini dapat memaksa situs web untuk “melarang semua IP VPN yang known, atau menerapkan verifikasi usia untuk semua penguji di seluruh dunia.”
Itupun mungkin tidak akan berfungsi optimal karena penyedia VPN terus-menerus menambahkan alamat IP baru, sehingga nyaris mustahil untuk memblokir sepenuhnya seluruh lalu lintas VPN.
Meski demikian, detail bagaimana undang-undang ini akan diterapkan masih samar, karena situs web hanya diwajibkan bertindak jika mereka mengetahui bahwa seseorang yang berada di Utah mengakses situs tersebut melalui VPN.
Tambahan pula, undang-undang juga menyatakan bahwa situs web yang menampung “sebagian besar materi berbahaya bagi anak di bawah umur” dilarang mendorong penggunaan VPN.
“Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait Amandemen Pertama, karena mencegah platform memberikan informasi dasar dan akurat kepada pengguna tentang alat privasi yang sah,” tulis EFF.
Undang-undang ini tidak memiliki preseden di era verifikasi usia internet yang baru, namun para pegiat privasi khawatir jika aturan ini bisa menjadi model bagi pembuat kebijakan di daerah lain yang ingin menindak VPN dan alat lain yang digunakan guna menghindari pembatasan siber.
Tahun lalu, seorang pejabat pemerintah Inggris juga menyerukan aturan yang lebih ketat guna mencegah anak-anak menggunakan VPN sebagai jalan pintas memperdayai undang-undang keamanan di! internet.