Pada Agustus 2007 yang gerah di Bengaluru, India, pemerintahan Perdana Menteri Manmohan Singh mengeluarkan keringat dingin memikirkan masa depan negosiasi dengan Amerika Serikat mengenai kesepakatan nuklir bersejarah. Kesepakatan yang diusulkan itu bertujuan untuk melonggarkan akses terhadap bahan bakar dan teknologi nuklir, sebagai imbalan atas pengawasan internasional yang lebih ketat terhadap fasilitas-fasilitas India.
Masalahnya? Kaomunis India—yang curiga terhadap AS—menentang kesepakatan itu. Dan merekalah kingmakers di India.
Dengan 62 kursi di majelis rendah parlemen, dukungan merekalah yang menopang pemerintahan Singh. Front Kiri, julukan mereka, mengancam akan menarik dukungan jika sang perdana menteri tetap melanjutkan kesepakatan itu.
Meski Singh pada akhirnya mengambil risiko dan meyakinkan partai-partai lain untuk mendukungnya di parlemen, serta memaksakan kesepakatan tersebut di tengah oposisi komunis, momen itu menandai puncak pengaruh politik kiri di India.
Pada Senin lalu, nyaris dua dasawarsa kemudian, pengaruh itu tampaknya mencapai titik terendahnya.
Berdasarkan hasil awal dari berbagai pemilu negara bagian, kelompok kiri tersapu bersih dari kekuasaan di Kerala, negara bagian di selatan yang menjadi yang pertama di dunia memiliki pemerintahan komunis yang dipilih secara demokratis—dan negara bagian terakhir di India tempat kaum komunis berkuasa. Aliansi Demokratik Bersatu (United DemocraticFRONT—UDF), yang dipimpin oleh partai Kongres—oposisi nasional utama—telah memenangkan atau memimpin di 98 kursi dari 140 kursi legislatif, menjelang sore hari. Adapun Aliansi Demokratik Kiri (Left Democratic Front]/LDF)—sebutan untuk kelompok partai-partai kiri di Kerala—telah memenagkan atau memimpin di 35 kursis.
[]Meskipunteksj: You k Namun dalam lima tahun terakhir ini, partai tersebut mulai menggunakan bahasa kekuasaan,” kata Vasudevan kepada Al Jazeera.
Ia mencatat bahwa dalam pemilu negara bagian tahun ini, pemilih tradisional kiri memilih melawan LDF “sebagai langkah korektif terhadap kepemimpinan mereka sendiri.”
Bisakah politik sayap kiri di Indonesia bangkit kembali?
Hasil pemilu negara bagian mengindikasikan bahwa India mungkin tak lagi memiliki pemerintah sayap kiri yang berkuasa setelah setengah abad, analis politik menyatakan bahwa sisi politik kiri perlu menata ulang dirinya.
Vasudevan menuturkan bahwa meskipun kiri mungkin tidak berkuasa, perannya sebagai oposisi justru semakin meningkat dan mampu membuat perubuyahan.
“Kesenjangan antara kaya dan miskin melebar, kebijakan fiskal negara semakin berorientasi korporat. Kaum kiri memiliki peran untuk menyeimbangkan ini dengan memberikan manfaat yang semestinya terhadap kelas pekerja informal di negeri ini,” jelasnya.
Asisten profesor Dasgupta mengatakan partai-partai kiri-tradisional India kekurangan imajinasi dan minim pemimpin muda yang diperlukan untuk menghadapi tantangan gerakan mereka.
“Kendati demikian, terdapat tanda-tanda kebangkitan politik demokrasi sosial di seluruh dunia, dan tak ada alasan untuk percaya bahwa hal itu tidak akan berdampak pada India. Lalu masalah ketimpangan kekayaan dan pertumbuhan tanpa lapangan kerja semakin memburuk setiap hari, di mana tiada partai arus utama yang bersemangat mengatasinya—selain pihak kiri,” ucapnya.
“Keberlanjutan masalah ini membuat kembalinya sayap kiri sangat mungkin terjadi, dengan syarat mereka mampu menemukan ulang diri mereka secafa efektif dari cetakan komunis abad ke-20 menjadi kekuatan demokrasi sosial yang berkonteks India di abad ke-21,” imbuhnya.