Sejak awal masa jabatan kedua Presiden Donald Trump, importir AS telah menghadapi serangkaian penerapan dan pembatalan tarif yang bolak-balik. Hal ini menimbulkan perasaan tidak pasti dalam pikiran masyarakat Amerika. Perubahan kebijakan yang terus-menerus ini bahkan membuat lawan politiknya memberi julukan kurang bagus: "TACO" yang artinya Trump Always Chickens Out. Julukan ini menggambarkan sikapnya yang dianggap pengecut dan selalu membatalkan keputusan.
Berbeda dengan pendapat yang memakai julukan TACO, Presiden Trump berusaha memperbaiki masalah setelah Mahkamah Agung membatalkan tarif luasnya yang dibuat berdasarkan undang-undang IEEPA tahun 1977. Salah satu hukum yang dia gunakan untuk agenda ini ternyata sudah terbukti efektif di masa lalu. Bahkan Presiden Joe Biden juga pernah memakainya.
Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengumumkan bahwa pemerintahan Trump mulai menyelidiki China, Uni Eropa, Meksiko, dan lebih dari selusin negara lain terkait "kelebihan kapasitas struktural". Investigasi ini dilakukan berdasarkan Bagian 301 dari Undang-Undang Perdagangan 1974. Bagian 301 ini jadi salah satu alat yang dipakai presiden setelah Mahkamah Agung membatalkan tarifnya yang dibuat pakai IEEPA. UU ini memberi presiden kekuasaan untuk mengenakan tarif khusus pada negara yang dianggap AS melakukan praktik perdagangan tidak adil.
Sudah ada lebih dari 130 kasus terkait hukum ini, sehingga menciptakan preseden yang kuat. Setelah Trump menerapkan tarif pada China di masa jabatan pertamanya berdasarkan hukum ini, Biden pada tahun 2024 memperpanjang tarif tersebut dan bahkan menaikkannya untuk produk seperti kendaraan listrik.
Hukum ini kemungkinan besar akan bertahan dalam pertarungan hukum karena punya dasar hukum lebih kuat dibanding tarif pakai IEEPA. Tarif berdasarkan Bagian 301 sudah bertahan dari banyak tantangan hukum. Pada tahun 2023, sekitar 3.600 importir memperkarakan tarif 25% untuk barang-barang dari China di Pengadilan Perdagangan Internasional.
"Bagi para penggugat, menantang apa pun yang dilakukan pemerintahan di sini akan jauh lebih sulit dibanding kasus IEEPA," kata Timothy Meyer, pakar perdagangan internasional dari Duke Law School.
Kendala peraturan Bagian 301
Namun, kelemahan Bagian 301 adalah proses regulasinya yang wajib dan ketat, tidak bisa langsung seperti wewenang di IEEPA. Karena Bagian 301 adalah tindakan agensi, Perwakilan Dagang AS harus mengikuti pedoman dari Administrative Procedure Act, termasuk memberi masa komentar publik. Ini memungkinkan importir dan pihak terkait mempengaruhi daftar produk dan tingkat tarif.
Penyelidikan secara hukum bisa memakan waktu hingga setahun. Tapi pemerintahan Trump tampaknya ingin mempercepat proses ini, agar tarif baru bisa berlaku sebelum tarif sementara 10% saat ini habis masa berlakunya akhir Juli nanti.
Meyer mengatakan, jika pemerintahan berhasil mengikuti semua prosedur Bagian 301 dengan baik, mereka punya posisi hukum yang kuat untuk tarif baru. "Tapi banyak hal tergantung pada apa yang dilakukan pemerintahan," ujarnya.
Apa yang bisa diharapkan importir?
Tarif potensial dari Bagian 301 menambah ketidakpastian di situasi perdagangan yang sudah bergejolak. "[Importir] banyak bertanya," kata Blake Harden dari EY. "Mereka mencoba memahami seberapa cepat ini bisa berjalan. Mereka juga ingin tahu apakah mereka harus memberi komentar."
Ada juga kekhawatiran bahwa beberapa sektor yang sudah diselidiki berdasarkan Bagian 232 bisa kena penyelidikan lagi dari Bagian 301, sehingga seperti dihukum dua kali. Ditambah lagi, investigasi ini bisa menyebabkan beberapa negara yang sedang negosiasi perjanjian dagang dengan AS menambah pasal pelindung. Atau, malah bisa mengganggu pembicaraan dagang yang sedang berjalan.
"Mereka bertanya, ‘Apa artinya ini untuk perjanjian dagang dengan negara X? Apakah ini akan mempercepat pembicaraan, atau justru menghentikannya?’"