Hampir satu jam setelah misil pertama AS dan Israel menyerang Iran, Presiden Donald Trump membuat jelas dia mengharapkan perubahan rezim. “Sekarang adalah waktunya untuk mengambil alih takdirmu,” katanya kepada rakyat Iran dalam sebuah video. “Ini adalah momen untuk bertindak. Jangan biarkan berlalu.”
Kedengaranya tidak rumit. Lagipula, dengan pemerintahan Iran yang dasarnya tidak populer menjadi lemah karena serangan udara hebat, beberapa pemimpin utamanya mati atau hilang, dan Washington memberi tanda dukungan, seberapa sulitkah untuk menggulingkan rezim yang menindas?
Mungkin sangat sulit. Begitulah kata sejarah.
Washington memiliki masa lalu yang panjang dan rumit dalam hal perubahan rezim. Ada Vietnam di tahun 1960-an dan 70-an, dan Panama di 1989. Ada Nikaragua di tahun 1980-an, Irak dan Afghanistan di tahun-tahun setelah 9/11, dan Venezuela hanya beberapa minggu lalu.
Ada juga Iran. Pada 1953, CIA membantu merekayasa kudeta yang menjatuhkan pemimpin terpilih Iran secara demokratis dan memberi kekuasaan hampir mutlak kepada Shah Mohammad Reza Pahlavi. Tapi seperti shah, yang digulingkan dalam Revolusi Islam Iran 1979 setelah puluhan tahun pemerintahan yang semakin tidak populer, perubahan rezim jarang berjalan seperti rencana.
Upaya untuk membawa pemerintahan yang ramah AS sering dimulai dengan niat yang jelas, apakah harapan untuk demokrasi di Irak atau mendukung pemimpin anti-Komunis di Kongo saat puncak Perang Dingin. Tapi seringkali niat itu terjebak dalam lumpur politik dimana mimpi demokrasi berubah menjadi perang saudara, diktator yang dulu patuh menjadi aib, dan prajurit Amerika pulang dalam kantong mayat.
Sejarah itu telah lama menjadi bahan pembicaraan Trump. “Kita harus tinggalkan kebijakan gagal nation building dan perubahan rezim,” katanya di 2016.
“Pada akhirnya, para ‘pembangun bangsa’ itu menghancurkan lebih banyak bangsa daripada yang mereka bangun,” katanya dalam pidato 2025 di Arab Saudi, mengejek upaya AS di Afghanistan dan Irak. Para “intervensionis itu ikut campur dalam masyarakat kompleks yang bahkan tidak mereka pahami.”
Sekarang, setelah aksi hari Sabtu, muncul pertanyaan kunci: Apakah pemerintah AS hari ini mengerti apa yang mereka masuki?
Tidak jelas apa arti perubahan rezim
Ekonomi Iran berantakan dan perlawanan tetap kuat bahkan setelah tindakan keras brutal di bulan Januari terhadap protes membuat ribuan orang tewas dan puluhan ribu ditangkap. Banyak sekutu dan proksi militer kunci negara itu — Hamas di Gaza, Hezbollah di Lebanon, pemerintahan Assad di Suriah — telah dilemahkan atau dihilangkan. Dan awal Minggu, media negara Iran mengkonfirmasi Israel dan Amerika Serikat telah membunuh Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.
Amerika Serikat belum menyampaikan visi pasca-perang dan belum tentu bahkan menginginkan penggulingan total kepemimpinan Iran. Seperti di Venezuela, mereka mungkin sudah punya sekutu potensial di dalam pemerintahan yang bersedia masuk ke kekosongan kekuasaan.
“Tapi banyak yang perlu terjadi antara sekarang dan skenario kemungkinan seperti ini,” kata Jonathan Schanzer, direktur eksekutif di Foundation for Defense of Democracies, lembaga pemikir Washington yang sangat kritis terhadap pemerintah Iran. “Harus ada perasaan bahwa tidak ada penyelamatan untuk rezim tersebut, dan bahwa mereka perlu bekerja sama dengan Amerika Serikat.”
Di negara dimana pemimpin inti sangat bersatu oleh ideologi dan agama, itu mungkin sangat sulit.
“Pertanyaan dipikiran saya sekarang adalah apakah kita telah bisa masuk ke dalam jajaran rezim yang bukan pendukung sejati yang lebih pragmatis,” kata Schanzer. “Karena saya tidak percaya bahwa pendukung sejati akan berubah.”
Masih terlalu dini untuk tahu apakah — atau seberapa banyak — angin politik sedang berubah di Teheran. Pemimpin yang datang berikutnya bisa jadi sama represifnya atau dilihat di dalam negeri sebagai boneka AS yang tidak sah.
“Kita akan lihat apakah elemen-elemen rezim mulai bergerak melawan satu sama lain,” kata Phillips O’Brien, profesor studi strategis di University of St. Andrews di Skotlandia. “Kekuatan udara bisa merusak kepemimpinan,” katanya. “Tapi itu tidak bisa jamin bahwa kamu akan bawa sesuatu yang baru.”
Intervensi AS di Amerika Latin punya sejarah panjang
Di Amerika Latin, sejarah intervensi Washington sudah sangat lama — sejak Presiden James Monroe mengklaim belahan bumi itu sebagai bagian dari pengaruh AS lebih dari 200 tahun lalu.
Jika Doktrin Monroe awalnya adalah cara untuk jaga negara Eropa keluar dari wilayah itu, pada abad ke-20 itu membenarkan segalanya dari kudeta di Amerika Tengah hingga invasi Teluk Babi di Kuba yang gagal di 1961. Sangat sering, kata sejarawan, intervensi itu menyebabkan kekerasan, pertumpahan darah dan pelanggaran HAM besar-besaran. Di situlah, kata mereka, letak pelajarannya.
Keterlibatan langsung AS jarang “menghasilkan stabilitas demokratis jangka panjang,” kata Christopher Sabatini, seorang senior fellow untuk Amerika Latin di lembaga pemikir London Chatham House. Dia menunjuk ke Guatemala, dimana intervensi AS di tahun 1950-an menyebabkan perang saudara yang tidak berakhir selama 40 tahun dan meninggalkan lebih dari 200.000 orang tewas.
Atau ada Nikaragua, dimana dukungan kepada pemberontak Contra melawan pemerintah Sandinista di tahun 1980-an berkontribusi pada konflik sipil berkepanjangan yang menghancurkan ekonomi, menyebabkan puluhan ribu kematian dan memperdalam polarisasi politik.
Sementara keterlibatan AS besar-besaran dan terbuka di wilayah itu kebanyakan berkurang setelah Perang Dingin, Trump telah hidupkan kembali warisan itu.
Sejak mengambil jabatan tahun lalu, Trump meluncurkan serangan kapal terhadap pedagang narkoba yang dituduh di Karibia, memerintahkan blokade angkatan laut pada ekspor minyak Venezuela dan terlibat dalam politik elektoral di Honduras dan Argentina. Lalu, pada 3 Januari, pasukan AS menangkap pemimpin kuat Venezuela Nicolás Maduro, menerbangkannya ke AS untuk hadapi tuduhan narkoba dan senjata.
Apa yang terjadi berikutnya di Caracas mungkin menandakan apa yang diharapkan Gedung Putih akan terjadi di Teheran. Banyak pengamat pikir AS akan dukung María Corina Machado, yang telah lama menjadi wajah perlawanan politik di Venezuela. Sebagai gantinya, Washington secara efektif kesampingkan dia dan berulang kali menunjukkan kesediaan untuk bekerja dengan Presiden Delcy Rodríguez, yang sebelumnya adalah wakil Maduro.
“Ada yang bisa klaim bahwa apa yang kita lakukan di Venezuela bukan perubahan rezim,” kata Schanzer, di Foundation for Defense of Democracies. “Rezimnya masih ada. Hanya satu orang yang hilang.”
___
Tim Sullivan telah melapor dari lebih 35 negara untuk The Associated Press sejak 1993. Danica Kirka di London dan Eléonore Hughes di Rio de Janeiro berkontribusi pada laporan ini.