Idrus Marham Berjuang untuk Dasco: Tunda Impor 105.000 Mobil India Demi Menjunjung Harga Diri Pasal 33

Ringkasan Berita:

Idrus Marham dari Golkar mendukung penuh langkah Sufmi Dasco dari Gerindra untuk menunda impor 105.000 mobil India. Tujuannya adalah menjaga kedaulatan industri manufaktur nasional sesuai Pasal 33 UUD 1945.
Rencana impor ini dikritik karena bisa mengurangi PDB Indonesia sampai Rp39,29 triliun dan tidak sesuai dengan visi kemandirian ekonomi.
DPR mendesak pemerintah untuk melakukan koordinasi yang komprehensif dan memastikan setiap penggunaan APBN memberikan dampak yang nyata.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Rencana impor besar-besaran 105.000 unit mobil niaga dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih terus mendapatkan penolakan dari Senayan.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menyatakan dukungan penuh atas sikap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta pemerintah segera menunda kebijakan tersebut.

Idrus menegaskan bahwa langkah Dasco bukan hanya manuver politik, tapi juga upaya untuk menjaga martabat konstitusi.

Baca juga: Idrus Marham: Gedung MUI di Bundaran HI Bukan Kemewahan, tapi Kebutuhan Strategis Bangsa

Idrus menilai, rencana impor tersebut berisiko melanggar mandat Pasal 33 UUD 1945 tentang kemandirian ekonomi nasional.

Menurut Idrus, sebuah kebijakan negara harus memenuhi dua aspek: benar secara konsep dan tepat dalam pelaksanaannya.

Ia melihat rencana impor mobil India ini masih memiliki banyak kelemahan pada tingkat operasional dan koordinasi.

“Secara konsep, ekonomi kita harus mandiri dan terintegrasi sesuai Pasal 33 UUD 1945. Tapi secara strategi, harus ada koordinasi dan konsistensi. Jangan sampai kebijakan strategis malah tidak memberi efek penguatan bagi industri manufaktur dalam negeri,” ujar Idrus dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).

Baca juga: VIDEO Maung Tangguh, Mobil Nasional Besutan Prabowo yang Digunakan di Kirab Bendera Pusaka

Ia menambahkan, di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penguatan industri manufaktur dalam negeri harus menjadi prioritas utama.

Penundaan ini dianggap sangat penting untuk memastikan anggaran negara (APBN) benar-benar menggerakkan roda ekonomi dalam negeri, bukan malah menguntungkan industri negara lain.

Efek Domino: PDB Terancam Berkurang Rp39 Triliun

Dukungan Idrus ini memperkuat kekhawatiran yang sebelumnya disampaikan Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah.

Berdasarkan riset lembaga Celios, rencana impor tersebut diperkirakan akan mengurangi Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp39,29 triliun dan menekan surplus industri otomotif nasional yang sedang berusaha bangkit.

Sufmi Dasco Ahmad sendiri sebelumnya meminta penundaan karena menilai kebijakan yang berdampak luas pada industri nasional ini perlu dibahas lebih komprehensif bersama Presiden Prabowo yang saat ini sedang berada di Amerika Serikat.

“Penundaan bukan berarti menolak pembangunan. Justru ini upaya untuk memastikan kebijakan benar secara konsep dan benar dalam pelaksanaannya. Pahami dulu baru dukung, jangan mendukung tanpa memahami,” tegas Idrus Marham.

Langkah sinkron antara Golkar dan Gerindra di parlemen ini memberikan sinyal kuat kepada pemerintah bahwa setiap kebijakan yang menyentuh kedaulatan industri dalam negeri akan diawasi dengan ketat demi tercapainya kemandirian ekonomi yang sebenarnya.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News dan WhatsApp