Buka Editor’s Digest secara gratis
Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini.
Pada hari Kamis, pengadilan agung Israel memberikan pukulan kepada koalisi sayap kanan Benjamin Netanyahu dengan memerintahkan mereka untuk menangguhkan subsidi negara bagi banyak orang ultraortodoks yang menghadiri sekolah agama alih-alih melakukan dinas militer.
Perintah sementara itu datang ketika pemerintah, yang termasuk dua partai ultraortodoks, tampaknya akan melewatkan batas waktu untuk menyiapkan undang-undang konskripsi baru yang diperlukan setelah keputusan pengadilan agung bahwa memberikan pengecualian bagi siswa agama dari dinas militer wajib Israel adalah tidak konstitusional.
Masa depan pengecualian tersebut secara luas dianggap sebagai topik yang berpotensi memicu perpecahan serius di dalam pemerintahan Netanyahu, dengan politisi ultraortodoks bertekad untuk mempertahankan pengaturan tersebut, dan yang lain, termasuk menteri pertahanan Yoav Gallant, bertekad untuk mengakhiri hal itu.
Namun, meskipun kedua partai koalisi yang mewakili komunitas ultraortodoks – yang dikenal sebagai Haredim dalam bahasa Ibrani – bereaksi dengan marah terhadap langkah pengadilan, keduanya tidak langsung mengancam akan mundur dari pemerintah.
Aryeh Deri, kepala partai ultraortodoks Shas, menuduh pengadilan “menghancurkan fondasi identitas Yahudi Negara Israel”.
“Para hakim Mahkamah Agung ingin menebang cabang dari eksistensi bangsa Yahudi,” tulisnya di X. “Bangsa Israel terlibat dalam perang eksistensi di beberapa front dan para hakim Mahkamah Agung melakukan segalanya malam ini untuk menciptakan perang saudara juga.”
Yitzhak Goldknopf, pemimpin partai United Torah Judaism, menyebut perintah tersebut sebagai “aib” dan memanggil Torah – kitab suci Ibrani. “Tanpa Torah, kita tidak memiliki hak untuk eksis. Kami akan berjuang untuk hak setiap orang Yahudi untuk belajar Torah dan kami tidak akan berkompromi pada hal itu,” katanya.
Namun, Benny Gantz, seorang mantan jenderal yang bergabung dengan koalisi Netanyahu dalam pemerintahan persatuan setelah serangan Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel, memuji keputusan pengadilan, dan mendorong pemerintah untuk mengesahkan undang-undang yang mengkonskripsi Haredim.
“Mahkamah Agung memutuskan yang jelas hari ini. Saatnya bagi pemerintah untuk melakukan yang jelas,” katanya.
Pengecualian bagi siswa agama berasal dari kompromi antara pendiri Israel, David Ben-Gurion, dan para rabi yang mewakili beberapa ratus keluarga ultraortodoks pada tahun 1948. Ini memberikan pengecualian kepada 400 pria muda Haredi dari dinas militer jika mereka mendaftar di yeshiva, atau sekolah agama, sebagai gantinya.
Namun bahkan sebelum perang dengan Hamas, pengaturan tersebut – dan subsidi negara untuk siswa yeshiva yang mendanainya – telah menjadi sumber frustrasi yang dalam bagi seluruh masyarakat Israel Yahudi, karena jumlah ultraortodoks yang dikecualikan telah melonjak, sebagian karena pertumbuhan cepat populasi Haredi.
Pengadilan tertinggi Israel memutuskan pada tahun 2017 bahwa pengecualian tersebut tidak konstitusional, dan sejak itu, pemerintahan berikutnya telah mencoba dan gagal untuk mengesahkan undang-undang baru mengenai konskripsi ultraortodoks.
Tahun lalu, pemerintahan Netanyahu mengeluarkan resolusi sementara yang menginstruksikan tentara untuk tidak mengkonkripsi siswa yeshiva sebelum 31 Maret, berjanji untuk menyusun undang-undang konskripsi baru dalam waktu yang bersamaan.
Namun dengan batas waktu tersebut semakin dekat, pemerintahan Netanyahu pada hari Kamis mengajukan permohonan ke pengadilan agung untuk tambahan 30 hari lagi untuk menyusun undang-undang tersebut.
Pengadilan tidak langsung merespons permintaan tersebut, namun malah memerintahkan bahwa mulai 1 April, pemerintah harus menghentikan subsidi untuk sekolah agama bagi siswa yang tidak menerima pengecualian atau penundaan dinas militer mereka dan tidak melaporkan untuk konskripsi sejak 1 Juli.
Sekolah akan terus menerima subsidi untuk siswa dengan pengecualian dari dinas militer.
Pengadilan akan memutuskan pada bulan Mei apakah membuat perintah sementara tersebut menjadi permanen.
