Bagi Anda yang tinggal di Michigan, penggunaan VPN mungkin akan segera dibatasi secara legal jika rancangan undang-undang baru ini disahkan. Pada tanggal 11 September, perwakilan Partai Republik di Michigan mengajukan legislasi yang sangat luas yang melarang konten internet dewasa.
RUU tersebut, yang disebut Undang-Undang Anti Korupsi Moral Publik dan diajukan oleh enam perwakilan Republik, akan melarang berbagai macam konten dewasa daring, mulai dari ASMR dan manga dewasa hingga konten AI dan segala penggambaran mengenai orang transgender. RUU ini juga berupaya untuk melarang semua penggunaan VPN, baik yang diproduksi di luar negeri maupun di AS.
Jangan lewatkan konten teknologi impartial dan ulasan berbasis lab kami. Tambahkan CNET sebagai sumber pilihan di Google.
VPN, yang dapat mensimulasikan akses internet seolah-olah berasal dari luar wilayah, sering digunakan sebagai jalan keluar untuk menghindari larangan serupa yang telah diberlakukan di negara bagian seperti Texas, Louisiana, dan Mississippi, serta di Inggris.
Namun, RUU Michigan akan membertanggungjawabkan penyedia layanan internet untuk mendeteksi dan memblokir penggunaan VPN, serta melarang penjualan VPN di negara bagian tersebut. Denda yang dikenakan bisa mencapai $500,000.
Implikasi Larangan terhadap VPN
Berbeda dengan beberapa undang-undang yang melarang akses ke konten dewasa, RUU Michigan ini sangat komprehensif. Berlaku untuk semua penduduk Michigan, dewasa maupun anak-anak, menargetkan beragam konten yang luas, dan mencakup bahasa yang dapat melarang tidak hanya VPN tetapi juga metode apa pun untuk melewati filter atau pembatasan internet.
Hal ini dapat menimbulkan masalah bagi pemilik VPN dan pengguna internet lainnya yang memanfaatkan alat-alat ini untuk meningkatkan privasi mereka, melindungi identitas mereka secara daring, mencegah ISP mengumpulkan data tentang mereka, atau meningkatkan keamanan perangkat mereka saat menjelajah di Wi-Fi publik.
Undang-Undang Anti Korupsi Moral Publik belum disetujui oleh komite DPR Michigan maupun dipilih oleh Senat Michigan, dan tidak jelas seberapa banyak dukungan yang dimiliki RUU ini saat ini selain dari keenam perwakilan Republik yang mengajukannya. Seperti yang telah kita lihat dengan legislasi negara bagian sebelumnya, terkadang RUU seperti ini dapat menjadi templat bagi perwakilan lain yang mungkin ingin mengajukan undang-undang serupa di negara bagian mereka sendiri.
ACLU Michigan tidak segera menanggapi permintaan komentar.