Kamis, 20 Juni 2024 – 00:58 WIB Jakarta – Mantan Sekertaris Jenderal Kementan RI Kasdi Subagyono mengatakan, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) disebut meminta uang Rp 12 miliar hanya demi mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk Kementan RI. Baca Juga : Bantah, SYL Mengaku Tak Pernah Perintahkan Bawahannya Kumpulkan Uang dari Eselon … Baca Selengkapnya
Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan baru terkait permainan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Uchok menganggap status WTP BPK menjadi ladang korupsi. “Selama ini kementerian atau lembaga negara yang mendapat WTP dari BPK RI patut dicurigai dan tidak gratis,” kata Uchok … Baca Selengkapnya
Kamis, 14 Maret 2024 – 14:00 WIB Palembang – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sumsel. Acara ini berlangsung di Gedung BPK Perwakilan Sumsel, Palembang, Sumatera Selatan, pada Rabu, 13 Maret 2024. Laporan LKPD … Baca Selengkapnya
Selasa, 30 Januari 2024 – 13:42 WIB Jakarta – Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menegaskan kepada seluruh pengelola keuangan di lingkungan BKKBN untuk bekerja sesuai prosedur tetap (protap) agar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dipertahankan kembali. Baca Juga : Eks Menteri Keuangan Malaysia Didakwa Karena Tidak Laporkan Aset Penegasan itu disampaikan Hasto pada kegiatan Rekonsiliasi … Baca Selengkapnya