Senin, 1 Desember 2025 – 16:20 WIB Jakarta, VIVA – Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, akhirnya buka suara tentang usulan supaya bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional. Muzani menjelaskan kalau keputusan untuk menetapkan status bencana nasional itu sepenuhnya ada di tangan Presiden RI, Prabowo … Baca Selengkapnya
Caroline Davies Koresponden Pakistan, Islamabad EPA Marsekal Besar Munir, yang menjabat sebagai panglima TNI sejak November 2022, kini juga akan mengawasi angkatan laut dan udara. Parlemen Pakistan telah mengesahkan undang-undang yang memberikan kewenangan baru serta kekebalan seumur hidup dari penangkapan dan penuntutan kepada Panglima TNI Marsekal Besar Asim Munir. Langkah ini dinilai kritikus sebagai pembuka … Baca Selengkapnya
Pemerintah Jerman akhirnya bersedia untuk memberikan lebih banyak kekuasaan ke regulator keuangan Eropa. Ini adalah perubahan penting yang bisa menghilangkan salah satu hambatan terbesar untuk menyatukan pasar modal di blok Eropa. Selama ini, Jerman selalu enggan memindahkan pengawasan keuangan dari BaFin di Bonn ke Otoritas Efek dan Pasar Eropa (Esma) yang markasnya di Paris. Keengganan … Baca Selengkapnya
Kaum Demokrat menyatakan bahwa Presiden Donald Trump tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan kekuatan militer tanpa persetujuan dari Kongres. Diterbitkan Pada 9 Okt 2025 Partai Republik di Senat telah menolak sebuah rancangan undang-undang yang membatasi wewenang Presiden Donald Trump dalam menggunakan kekuatan militer terhadap kartel narkoba. Penolakan ini terjadi setelah presiden mengotorisasi serangan terhadap kapal-kapal yang … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru dilantik, Erick Thohir, mengatakan pada hari Rabu bahwa pengangkatan Menteri BUMN pelaksana tugas akan ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Pasti akan ada mentri plt. Tunggu saja keputusan Presiden,” kata Thohir kepada para wartawan usai acara pelantikannya di Istana Negara, Jakarta. Thohir, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri … Baca Selengkapnya
Washington Digugat Karena Ambil Alih Wewenang Polisi Washington D.C. menggugat Presiden Donald Trump pada Jumat, 12 Agustus 2025, karena ia memblokir pengambilalihan Departemen Kepolisian Metropolitan (MPD) oleh pemerintah federal. Gugatan ini diajukan beberapa jam setelah Trump menunjuk Kepala DEA Terrance Cole sebagai pemimpin darurat MPD. Jaksa Agung D.C. Brian Schwalb menyatakan Trump melampaui wewenang hukumnya … Baca Selengkapnya
JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto memberikan tanggapan singkat tentang Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menerima amnesti. Menurutnya, pemberian amnesti adala wewenang presiden. “Itu kewenanggan Presiden sesuai UUD 1945,” ujar Setyo saat diwawancarai wartawan, Kamis (31/7/2025). Sebelumnya, DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnestii kepada 1.116 narapidana. Salah … Baca Selengkapnya
Versi Bahasa Indonesia (Level B1) dengan Beberapa Kesalahan/Ketik: Dengan memanggil pasukan untuk menekan protes di Los Angeles pada Minggu, Donald Trump menunjukkan bahwa dia bersedia memicu situasi perang—dan menguji batas kekuasaan eksekutif—untuk mencapai tujuannya. Untuk pertama kali dalam beberapa dekade, National Guard dikerahkan melawan warga di dalam negeri tanpa persetujuan penegak hukum lokal, menggunakan undang-undang … Baca Selengkapnya
Mandat yang ditantang oleh DoT merupakan bagian penting dari rencana mantan Presiden AS Joe Biden untuk mengatasi perubahan iklim. Departemen Transportasi Amerika Serikat (DoT) menyatakan bahwa pemerintahan mantan Presiden Joe Biden telah melampaui kewenangannya dengan asumsi tingginya adopsi kendaraan listrik dalam perhitungan aturan efisiensi bahan bakar. Dengan deklarasi tersebut pada Jumat lalu, DoT membuka jalan … Baca Selengkapnya
“ Minggu, 09 Februari 2025 – 19:03 WIB Eks Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio (belakang) di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/2). Aristo/JPNN jpnn.com, JAKARTA – Pakar hukum Beniharmoni Harefa menyarankan majelis hakim untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kesaksian Agustiani Tio Fridelina yang mengaku mengalami intimidasi dan ditawari uang … Baca Selengkapnya