Wajibkan

Pemerintah Wajibkan Mata Kuliah Koperasi di Perguruan Tinggi

oleh
Pemerintah Wajibkan Mata Kuliah Koperasi di Perguruan Tinggi

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan pihaknya berencana menjadikan studi koperasi sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Hal ini merupakan upaya untuk memperkuat peran koperasi dalam perekonomian nasional. “Kami ingin memasukkan nilai-nilai koperasi ke dalam beberapa mata kuliah wajib di universitas, termasuk ekonomi Pancasila,” ujar Brian usai … Baca Selengkapnya

Wabah Meningitis Ancam Jamaah Haji dan Umrah, Kemenkes Wajibkan Vaksinasi

oleh
Wabah Meningitis Ancam Jamaah Haji dan Umrah, Kemenkes Wajibkan Vaksinasi

Minggu, 7 Desember 2025 – 16:32 WIB Jakarta, VIVA – Data dari Kementerian Agama di bulan Juni 2025 menunjukkan ada jutaan jemaah haji dan umrah setiap tahunnya. Khusus untuk haji, di tahun 2025 tercatat lebih dari 22 persen jemaah atau sekitar 44 ribu orang masuk kategori lanjut usia. Kebanyakan jemaah haji punya riwayat penyakit penyerta … Baca Selengkapnya

India Wajibkan Aplikasi Keamanan Siber Milik Negara di Semua Ponsel

oleh
India Wajibkan Aplikasi Keamanan Siber Milik Negara di Semua Ponsel

India telah memerintahkan agar semua ponsel pintar baru dilengkapi dengan aplikasi keamanan siber pemerintah yang wajib terpasang permanen, memantik kekhawatiran akan privasi. Berdasarkan perintah yang dikeluarkan pekan lalu namun baru diumumkan Senin—produsen ponsel memiliki tenggat 90 hari untuk memastikan seluruh perangkat baru telah terpasang aplikasi Sanchar Saathi milik pemerintah. Pemerintah beralasan langkah ini diperlukan guna … Baca Selengkapnya

Gugatan UU Pemilu ke MK: Bonatua Silalahi Minta KPU Wajibkan Verifikasi Dokumen Ijazah

oleh
Gugatan UU Pemilu ke MK: Bonatua Silalahi Minta KPU Wajibkan Verifikasi Dokumen Ijazah

Seorang pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi, baru saja mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia khususnya menguji Pasal 169 huruf R, yang mengatur soal syarat pendidikan untuk calon presiden, wakil presiden, dan kepala daerah. Sidang pertamanya digelar hari ini, Rabu (19/11/2025). Dalam sidang tersebut, Bonatua diwakilkan oleh … Baca Selengkapnya

Kroasia Kembali Wajibkan Wajib Militer Setelah 17 Tahun Vakum

oleh
Kroasia Kembali Wajibkan Wajib Militer Setelah 17 Tahun Vakum

Menteri Pertahanan Ivan Anusic menyebutkan peningkatan dalam ‘berbagai jenis ancaman’ di tengah kekhawatiran keamanan regional dan perang Rusia-Ukraina. Diterbitkan Pada 24 Okt 2025 Croatian lawmakers have voted to reintroduce mandatory military service to boost the Balkan nation’s defence, in response to rising global tension and conflicts, including Russia’s war in Ukraine. Parlemen di ibu kota … Baca Selengkapnya

Undang-Undang Baru di California Wajibkan Chatbot Pendamping untuk Menyuruh Anak Istirahat

oleh
Undang-Undang Baru di California Wajibkan Chatbot Pendamping untuk Menyuruh Anak Istirahat

Gubernur Gavin Newsom menandatangani undang-undang baru pada hari Senin yang mewajibkan chatbot pendamping AI di California untuk mengingatkan para pengguna bahwa mereka bukanlah manusia. Undang-undang yang bernama SB 243 ini juga mewajibkan perusahaan-perusahaan chatbot pendamping untuk menjaga protokol guna mengidentifikasi dan menangani kasus di mana pengguna menunjukkan ideasi bunuh diri atau niat melukai diri sendiri. … Baca Selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan India Wajibkan Perusahaan Asuransi Terapkan Kebijakan Anti-Penipuan Tanpa Toleransi

oleh
Otoritas Jasa Keuangan India Wajibkan Perusahaan Asuransi Terapkan Kebijakan Anti-Penipuan Tanpa Toleransi

Badan pengatur asuransi India, IRDAI, sudah memberikan perintah ke perusahaan asuransi. Mereka menekankan pentingya kebijakan anti-penipuan dengan toleransi nol. Dalam Pedoman Kerangka Monitoring Penipuan Asuransi 2025 yang baru, regulator ini membuat serangkaian aturan untuk hapus penipuan di sektor asuransi. Menurut pedoman ini, perusahaan asuransi harus buat kebijakan yang disetujui dewan direksi. Kebijakan ini harus tunjukkan … Baca Selengkapnya

Pemerintah Wajibkan Game Cantumkan Rating Usia Mulai Januari 2026

oleh
Pemerintah Wajibkan Game Cantumkan Rating Usia Mulai Januari 2026

Pemerintah Indonesia akan mewajibkan semua video game yang dirilis di Indonesia untuk mencantumkan label rating usia mulai Januari 2026. Tujuannya adalah untuk melindungi anak-anak dari konten yang tidak pantas. “Setiap game yang beredar wajib menampilkan klasifikasi usianya, yang menunjukkan kelompok usia yang dituju,” kata Dirjen Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika, Edwin Hidayat Abdullah, di … Baca Selengkapnya

Wajibkan Campuran Etanol 10% di BBM, Kebijakan Bahlil yang Direstui Prabowo

oleh
Wajibkan Campuran Etanol 10% di BBM, Kebijakan Bahlil yang Direstui Prabowo

Selasa, 7 Oktober 2025 – 20:14 WIB Jakarta, VIVA – Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memastikan bahwa Presiden Prabowo sudah menyetujui program mandatori etanol 10 persen untuk BBM. Tujuan nya adalah untuk mengurangi emisi karbon dan ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM. “Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10 persen etanol (E10),” ujar Bahlil di Jakarta, … Baca Selengkapnya

Pemerintah Wajibkan Sertifikat Higiene untuk Dapur Makanan Gratis

oleh
Pemerintah Wajibkan Sertifikat Higiene untuk Dapur Makanan Gratis

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah akan mewajibkan semua dapur yang menyediakan makanan untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk memiliki sertifikat higiene dan sanitasi. Langkah ini diambil untuk menekan kasus keracunan makanan yang meningkat, kata seorang menteri senior pada Minggu. “Ini wajib. Setiap SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) harus punya sertifikat higiene dan sanitasi,” ujar Menteri … Baca Selengkapnya