Pertambangan

Niger Akan Menasionalisasi Tambang Uranium yang Dikelola Perusahaan Afiliasi Prancis | Berita Pertambangan

oleh
Niger Akan Menasionalisasi Tambang Uranium yang Dikelola Perusahaan Afiliasi Prancis | Berita Pertambangan

Niger Nasionalisasi Tambang Somair yang Dioperasikan Orano, Tinggalkan Prancis dan Dekati Rusia Niger berencana menasionalisasikan tambang uranium yang dioperasikan oleh perusahaan nuklir Prancis, Orano, seiring upaya negara itu menjauh dari mantan penguasa kolonialnya, Prancis. Perusahaan yang 90% sahamnya dimiliki pemerintah Prancis itu menyatakan pada Jumat bahwa rencana nasionalisasi tambang Somair oleh junta militer Niger adalah … Baca Selengkapnya

Kongo DR dan Rwanda Tandatangani Rancangan Perjanjian Damai | Berita Pertambangan

oleh
Kongo DR dan Rwanda Tandatangani Rancangan Perjanjian Damai | Berita Pertambangan

Perjanjian sementara yang bertujuan mengakhiri konflik di timur DRC diperkirakan bakal ditandatangani resmi pada 27 Juni. Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Rwanda telah menandatangani kesepakatan provisional untuk menghentikan pertikaian di wilayah timur DRC, menurut pernyataan bersama dari kedua negara serta Departemen Luar Negeri AS. Perkembangan ini terjadi pada Rabu malam di Washington, DC, setelah “tiga … Baca Selengkapnya

Indonesia Menyelidiki Secara Mendalam Aktivitas Pertambangan di Raja Ampat

oleh
Indonesia Menyelidiki Secara Mendalam Aktivitas Pertambangan di Raja Ampat

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan akan terus melakukan pemeriksaan menyeluruh terkait berbagai aspek penambangan nikel di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kepala Biro Humas kementerian, Sasmita Nugroho, mengatakan pada Selasa bahwa Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya menelaah semua aspek, mulai dari lingkungan hingga hukum. "Saati ini, menteri sedang dalam … Baca Selengkapnya

Putri Komarudin dari SOKSI Berikan Dukungan Penuh atas Keputusan Menteri Bahlil Terkait Moratorium Pertambangan di Raja Ampat

oleh
Putri Komarudin dari SOKSI Berikan Dukungan Penuh atas Keputusan Menteri Bahlil Terkait Moratorium Pertambangan di Raja Ampat

Selasa, 10 Juni 2025 – 16:13 WIB Jakarta, VIVA – Penghentian sementara operasi PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menurut anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Puteri Komarudin, harus didukung sepenuhnya. Menurut Ketua Bidang Kemitraan Perbankan dan Pasar Modal Depinas SOKSI 2020-2025 itu, … Baca Selengkapnya

Perlu solusi terukur untuk masalah pertambangan di Raja Ampat: DPR

oleh
Perlu solusi terukur untuk masalah pertambangan di Raja Ampat: DPR

Jakarta (ANTARA) – Anggota legislatif Bambang Patijaya menekankan pentingnya menangani masalah penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, dengan cara yang proporsional dan objektif. “Polemik ini belum selesai. Karena itu, mari selesaikan secara proporsional dan melalui mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan dengan narasi emosional,” ujarnya dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Senin. Patijaya, yang … Baca Selengkapnya

Hipmi mengingatkan agar berhati-hati terhadap narasi negatif pertambangan dan mendorong kehati-hatian

oleh
Hipmi mengingatkan agar berhati-hati terhadap narasi negatif pertambangan dan mendorong kehati-hatian

Jakarta (ANTARA) – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendesak pemerintah dan masyarakat untuk menanggapi dengan hati-hati kekhawatiran yang meningkat soal dampak lingkungan dari pertambangan. Mereka memperingatkan adanya potensi pihak asing yang mungkin memanfaatkan isu ini. Sekjen Dewan Pusat Hipmi, Anggawira, mencatat bahwa kekuatan asing cenderung memanfaatkan narasi lingkungan untuk menekan pemerintah Indonesia. "Pembingkaian negatif terhadap … Baca Selengkapnya

Raja Ampat Perketat Pengawasan atas Polusi Pertambangan

oleh
Raja Ampat Perketat Pengawasan atas Polusi Pertambangan

Sorong (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat di Papua Barat Daya memperkuat pengawasan sebagai bagian dari upaya mencegah potensi pencemaran lingkunagn akibat aktivitas pertambangan nikel di wilayah tersebut. Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, mengatakan di Sorong, Papua Barat Daya pada Senin, bahwa peningkatan pengawasan ini bertujuan memastikan kawasan wisata Raja Ampat yang dikenal dunia tetap … Baca Selengkapnya

Pertambangan Nikel di Raja Ampat Memicu Debat Sengit

oleh
Pertambangan Nikel di Raja Ampat Memicu Debat Sengit

Raja Ampat, Papua Barat Daya (ANTARA) – Tagar #SaveRajaAmpat menyoroti sisi lain Raja Ampat—bukan untuk menarik turis ke lautnya yg indah, tapi untuk menggoda penambang akan deposit nikel berharganya. Naif jika berpikir kegiatan tambang tidak merusak, meski perusahaan mengklaim usahanya sebagai "pertambangan ramah lingkungan." Perusakan adalah hal yg melekat pada semua jenis pertambangan: mengeruk isi … Baca Selengkapnya

Pemerintah RI Berjanji Bertindak terkait Empat Perusahaan Pertambangan Nikel di Raja Ampat

oleh
Pemerintah RI Berjanji Bertindak terkait Empat Perusahaan Pertambangan Nikel di Raja Ampat

Jakarta (ANTARA) – Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan terhadap empat perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di berbagai pulau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ini merespons kekhawatiran publik tentang kerusakan lingkungan. Dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu, ia menyebut perusahaan tersebut yaitu PT Gag Nikel … Baca Selengkapnya

Pemerintah Indonesia Hentikan Izin Hutan Baru di Raja Ampat akibat Kekhawatiran Pertambangan Nikel

oleh
Pemerintah Indonesia Hentikan Izin Hutan Baru di Raja Ampat akibat Kekhawatiran Pertambangan Nikel

Jakarta (ANTARA) – Kementrian Kehutanan Indonesia telah mengeluarkan perintah tegas untuk tidak menerbitkan persetujuan baru penggunaan kawasan hutan (PPKH) di Raja Ampat, Papua Barat Daya, menyusul kekhawatiran terkait aktivitas penambangan nikel di wilayah tersebut. “Merespons kekhawatiran tentang kerusakan lingkungan di kawasan bernilai konservasi tinggi seperti Raja Ampat, Menteri Kehutanan memerintahkan penghentian sementara penerbitan PPKH baru,” … Baca Selengkapnya