Koalisi Masyarakat Sipil Mengkritik Rencana Penambahan Kewenangan Polri, Kejaksaan, dan TNI
Koalisi masyarakat sipil mengkritik wacana penambahan kewenangan lembaga penegak hukum dan militer melalui Revisi Undang-Undang Polri, Kejaksaan, dan TNI. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari PBHI, Imparsial, Elsam, HRWG, Walhi, Centra Initiative, Koalisi Perempuan Indonesia, Setara Institute dan BEM SI Kerakyatan itu menilai rencana penambahan kewenangan bagi ketiga lembaga tersebut saat ini sangat keliru. Sekretaris … Baca Selengkapnya
