Jumat, 24 Oktober 2025 – 08:00 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti laporan tentang dugaan kasus korupsi dalam proyek command center atau pusat komando dan juga renovasi gedung A dan B di Bawaslu RI. Kasus dugaan korupsi ini melibatkan nama Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja. “Dari informasi awal tersebut, tentu KPK … Baca Selengkapnya
Rabu, 22 Oktober 2025 – 12:00 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak cuma menunggu informasi dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. “Tentu saja kami tidak hanya menunggu,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung … Baca Selengkapnya
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap ngomong ada indikasi kuat korupsi di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Dia minta KPK jangan cuma nunggu laporan dari masyarakat, tapi harus proaktif dan buruan selidiki kasus ini. “Pengen banget gue yang langsung nyelidiki, soalnya datanya udah jelas banget. Bener banget pasti ada indikasinya. Kan cuma indikasi? Gue yakin … Baca Selengkapnya
Rabu, 22 Oktober 2025 – 03:04 WIB Jakarta, VIVA – KPK menetapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Pertanian bernama Yudi Wahyudin (YW) sebagai tersangka. Dia diduga terlibat kasus korupsi pengadaan fasilitas pengolahan karet di lingkungan Kementan pada tahun anggaran 2021 sampai 2023. “Sudah ditetapkan,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih … Baca Selengkapnya
Selasa, 21 Oktober 2025 – 22:30 WIB Jakarta, VIVA – Pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto sudah mencapai usia satu tahun. Salah satu hal yang ingin ditunjukkan pemerintahan saat ini adalah komitmennya untuk memberantas korupsi. Baca Juga: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Terobosan Menpora Erick Thohir Deregulasi 191 Permen Executive Director Next Indonesia, Christiantoko, menilai salah … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Menteri HAM Natalius Pigai telah menyerukan agar DPR mengklasifikasikan korupsi sebagai pelanggaran HAM dalam revisi UU HAM yang sedang dibahas. Dalam konferensi pers di kantor kementerian pada Selasa, Pigai menyebut proposal ini sebagai yang pertama di dunia dan berpotensi menciptakan preseden. “Kami yang pertama menghubungkan korupsi dengan HAM. Kami harap DPR mendukung … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mengatakan Presiden Prabowo Subianto sedang berupaya memperkuat penegakan hukum dan membangun fondasi baru untuk sistem hukum Indonesia di tahun pertama pemerintahannya. Upaya ini tercermin dari terungkap dan terselesaikannya kasus-kasus besar yang muncul selama tahun pertama pemerintahan Prabowo. “Salah satu pencapaian penting adalah pengembalian dana sebesar … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar sebagian dari dana Rp13,2 triliun (US$800 juta) yang berhasil dikembalikan dari kasus korupsi ekspor minyak sawit dialokasikan untuk beasiswa. Presiden menginstruksikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memfasilitasi transfer dana yang dikembalikan tersebut ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang mengelola beasiswa untuk pelajar Indonesia. “Mungkin, … Baca Selengkapnya
Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menyambut baik pengembalian dana Rp13,2 triliun dari kasus korupsi ekspor minyak sawit. Dia bilang ini adalah “tanda positif” di hari ulang tahun pertama pemerintahannya. Setelah menyaksikan penyerahan dana di Kejaksaan Agung, Prabowo menekankan bahwa pemulihan ini menunjukkan tekad pemerintah untuk memerangi korupsi. “Ini bertepatan dengan satu tahun saya dilantik sebagai Presiden. … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Indonesia berhasil mengembalikan dana negara sebesar Rp1,7 triliun (US$102,5 juta) yang diselewengkan dari para tersangka korupsi pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Total nilai tersebut diperoleh dari penyitaan dana hasil korupsi, lelang barang sitaan, dan pemulihan kawasan hutan, menurut laporan penelitian tentang tahun pertama pemerintahan Prabowo oleh NEXT Indonesia Research and … Baca Selengkapnya