Dewan untuk membela keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Pemilihan Lokal

Jakarta (ANTARA) – Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menegaskan bahwa mereka akan mempertahankan keputusan hukum tentang undang-undang pemilihan kepala daerah yang diumumkan oleh para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan memastikan lembaga-lembaga nasional patuh terhadapnya. “Kami memahami bahwa semua keputusan MK bersifat final dan mengikat. Insya Allah, kami siap untuk mendukung keputusan tersebut,” ujar anggota MKMK … Baca Selengkapnya

DPR akan mengikuti keputusan Pengadilan jika RUU Pilkada tidak disahkan hingga 27 Agustus

Rumah Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi jika RUU tentang Amandemen Keempat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak disahkan menjadi undang-undang hingga 27 Agustus. Periode pendaftaran calon yang akan bertarung dalam Pilkada adalah 27-29 Agustus 2024. “Kami membuat revisi untuk (membentuk) undang-undang baru. Nah, jika belum disahkan pada saat pendaftaran, itu berarti kami akan … Baca Selengkapnya

DPR Sebagian Mengadopsi Keputusan MK tentang Ambang Batas Pemilihan Regional

Jakarta (ANTARA) – Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sebagian mengakomodasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan pemilihan. Perubahan ini hanya berlaku untuk partai non-parlemen atau yang tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau DPRD. Ini diatur dalam daftar inventaris masalah (DIM) Pasal 40 Rancangan Undang-Undang Pemilihan … Baca Selengkapnya

Keputusan PMI Jepang, Australia, dan India, serta BOK

Orang-orang menyaksikan matahari terbit pertama tahun baru dari jembatan kaki yang menghadap ke langit-langit kota di Seoul pada 1 Januari 2024. Jung Yeon-je | Afp | Getty Images Pasar Asia-Pasifik dibuka kebanyakan lebih tinggi pada hari Kamis, dengan para investor menilai data aktivitas bisnis cepat dari Australia, Jepang, dan India sepanjang hari perdagangan dan memperhatikan … Baca Selengkapnya

Pemerintah Menghormati Keputusan MK dan DPR tentang Aturan Pilkada: Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari Rabu mengatakan bahwa pemerintahannya menghormati keputusan yang dicapai oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai aturan terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada). “Kami di pemerintah menghormati wewenang dan keputusan setiap lembaga negara,” katanya dalam siaran video yang disiarkan oleh saluran YouTube sekretariatnya, yang diakses dari Jakarta pada … Baca Selengkapnya

Besok Partai Buruh Akan Mengadakan Demonstrasi, Mendorong DPR untuk Tidak Menentang Keputusan MK Terkait Pilkada

Rabu, 21 Agustus 2024 – 21:10 WIB Jakarta, VIVA – Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Keputusan ini menjadi angin segar bagi kedua partai tersebut, serta bagi partai-partai lain yang tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Baca Juga : Soal Putusan MK … Baca Selengkapnya

Katanya, DPR mengadakan rapat Rabu ini untuk membahas RUU Pilkada setelah keputusan MK Nomor 60 & 70.

Ronny Talapessy, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, mendengar informasi bahwa DPR akan mengadakan rapat melalui Badan Legislatif (Baleg) pada Rabu (21/8) untuk membahas Revisi UU Pemilu. Menurut Ronny, DPR akan mengadakan Rapat Panja RUU Pilkada pada hari yang sama jam 13.00 WIB dan 19.00 WIB. Sebelumnya, beredar informasi di WhatsApp bahwa … Baca Selengkapnya

PDIP Mengatakan Keputusan MK Membuka Peluang untuk Mendukung Anies dan Ahok dalam Pemilihan Kepala Daerah Jakarta

“ loading… Juru Bicara PDIP, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan putusan MK membuka kesempatan Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dmaju i Pilkada Jakarta. Foto/Okezone JAKARTA – PDIP menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan untuk sebagian gugatan perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024. Sebab, ini memungkinkan mereka untuk mengusung calon terbaik dalam Pilkada Serentak 2024. … Baca Selengkapnya

Keputusan MK Tentang Persyaratan Calon Gubernur, PDIP Berpotensi Mengusung Tokoh dalam Pilkada Jakarta

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, menilai bahwa PDI Perjuangan memiliki peluang untuk mengusung pasangan calon di Pilkada Jakarta. Penilaian ini didasari oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan dalam perkara nomor 60/PUU-XXII/2024. Gugatan tersebut diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora terkait syarat pencalonan dalam Pilkada 2024. “Dengan Putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 ini, … Baca Selengkapnya

Bagaimana berita ekonomi besar selama seminggu akan mempengaruhi pengambilan keputusan the Fed

Sepekan terakhir telah meninggalkan beberapa kesan yang berbeda: Inflasi sedang berlangsung, pasar tenaga kerja nampaknya baik-baik saja meskipun tidak lagi memanas, dan ekonomi tidak menuju jurang meskipun potensi perlambatan yang signifikan selalu mengintai. Itulah latar belakang untuk periode yang sangat kritis ke depan bagi para pembuat kebijakan Federal Reserve. Dimulai minggu depan dengan konklaf tahunan … Baca Selengkapnya