Director of land empowerment at the ministry and summit committee chairperson, Dwi Budi Martono, said here on Friday that the event has drawn 523 participants. The conference, which is being held on June 14–15, 2024, in Bali, will also discuss the agreements declared by nine agencies at last year’s summit. The agreements include the establishment … Baca Selengkapnya
…faktor emisi gas metana adalah 28 kali lipat dari CO2 biasa. Jakarta (ANTARA) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan perlunya meningkatkan pengelolaan sampah untuk mengurangi produksi gas metana, jenis gas rumah kaca (GHG) dengan potensi pemanasan global lebih besar dari CO2. Dalam sebuah diskusi di sini pada hari Jumat, direktur pengelolaan sampah di … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa ada lima faktor yang dapat menyebabkan peningkatan kasus tuberkulosis (TB) di Indonesia, dengan merokok menjadi kontributor tertinggi terhadap kasus TB, sehingga hal tersebut perlu ditangani. \”Kontributor tertinggi adalah rokok, yang kedua adalah masalah gizi, ketiga adalah HIV, keempat adalah diabetes, dan terakhir adalah alkohol,\” kata direktur pencegahan dan … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyarankan agar tidak tergesa-gesa dalam proses formulasi regulasi untuk kecerdasan buatan (AI) di Indonesia, karena regulasi tersebut harus sesuai dan adaptif. Asisten deputi peningkatan produktivitas kerja Kementerian tersebut, Chairul Saleh, mengatakan hal tersebut di sini pada Rabu sebagai tanggapan terhadap Surat Edaran No.9/2023 tentang etika AI yang disahkan … Baca Selengkapnya
Ministry of Environment and Forestry menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor dalam memulihkan lingkungan, termasuk upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Direktur Jenderal Sosial Kehutanan dan Kemitraan Lingkungan Kementerian tersebut, Mahfudz, mencatat dalam diskusi online yang dipantau dari Jakarta pada hari Selasa bahwa penyelesaian krisis iklim memerlukan inovasi dan prinsip keadilan, terutama dalam … Baca Selengkapnya
Tim Kerja Peningkatan Literasi Sekolah Kementerian Kesehatan menekankan pentingnya guru meningkatkan literasi siswa dalam 22 topik kesehatan kunci. Pemimpin tim, Nurfa Fatayani, menyatakan bahwa literasi kesehatan penting, bukan hanya untuk mempersiapkan visi Indonesia Emas 2045 tetapi juga karena banyak masalah kesehatan yang dialami anak usia sekolah. “Survei Kesehatan Indonesia 2023 mengungkapkan bahwa 58 persen anak … Baca Selengkapnya
Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) untuk tahun 2022–2041 dapat membantu pemerintah mempercepat pembangunan manusia di wilayah paling timur negara ini dalam dua dekade mendatang, demikian disampaikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN). RIPPP ini diluncurkan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri PPN Suharso Monoarfa di Sorong, Papua Barat Daya, pada Jumat. “RIPPP memvisualisasikan … Baca Selengkapnya
Deputi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo, mempromosikan investasi di kawasan pariwisata terpadu Parapuar di acara Komodo Travel Mart ke-5 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dia mengatakan bahwa kawasan seluas 400 hektar tersebut memiliki status Hak Pengelolaan (HPL) dari pemerintah dan dikelola sebagai destinasi pariwisata super-prioritas (DPSP) oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo … Baca Selengkapnya
\”Jakarta (ANTARA) – Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia menyatakan bahwa ratifikasi Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) akan mendukung perlindungan dan kesejahteraan pekerja serta memperkuat ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. “Ketentuan mengenai cuti melahirkan bagi ibu pekerja yang diatur dalam UU KIA merupakan bentuk penguatan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan,” Indah Anggoro Putri menyatakan dalam … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kesehatan dan perusahaan asuransi kesehatan nasional BPJS Kesehatan sedang mempelajari besaran iuran untuk program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) untuk memastikan tidak membebani masyarakat. Kementerian dan perusahaan asuransi kesehatan juga akan bekerja sama dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Kementerian Keuangan untuk menemukan besaran yang tepat, menurut Wakil Menteri Kesehatan, … Baca Selengkapnya