Haji

Gus Alex, Eks Stafsus Menag Menolak Ungkap Interogasi Penyidik KPK Soal Kuota Haji

oleh
Gus Alex, Eks Stafsus Menag Menolak Ungkap Interogasi Penyidik KPK Soal Kuota Haji

loading… Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai memeriksa mantan staf khusus Yaqut Cholil Qoumas saat dia menjadi Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz yang dikenal sebagai Gus Alex. Foto/Nur Khabibi JAKARTA – Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap mantan staf khusus Yaqut Cholil Qoumas sewaktu menjabat sebagai Menteri Agama, yaitu … Baca Selengkapnya

Pencabutan Petugas Haji Daerah dalam RUU Haji dan Umrah Terbaru

oleh
Pencabutan Petugas Haji Daerah dalam RUU Haji dan Umrah Terbaru

loading… Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) akan dihapuskan dalam RUU Haji dan Umrah. Selanjutnya, petugas haji akan diatur secara tersentralisasi oleh Kementerian Haji dan Umrah. Foto/Ilustrasi/Dok.MCH 2024 JAKARTA – Komisi VIII DPR menyatakan bahwa Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) akan ditiadakan dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah. Ke depannya, petugas haji akan dikelola secara … Baca Selengkapnya

RUU Haji Segera Disahkan, Istana Berharap Penyelenggaraan Ibadah Lebih Berkualitas

oleh
RUU Haji Segera Disahkan, Istana Berharap Penyelenggaraan Ibadah Lebih Berkualitas

Jakarta, VIVA – Pelaksanaan ibadah haji diharapkan makin bagus kedepannya setelah DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji yang merupakan revisi dari UU Nomor 8 Tahun 2019. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI. Komisi VIII DPR RI dalam beberapa hari terakhir, termasuk akhir pekan ini, mempercepat pembahasan … Baca Selengkapnya

Pemerintah Genjot Transformasi Besar-Besaran Sistem Layanan Haji dan Umrah

oleh
Pemerintah Genjot Transformasi Besar-Besaran Sistem Layanan Haji dan Umrah

Kita hanya punya satu harapan: perbaikan dalam pengelolaan haji, Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan harapan pemerintah bahwa revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang sedang berlangsung akan meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji. Selama beberapa hari terakhir, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar pembahasan intensif untuk menyelesaikan … Baca Selengkapnya

Pergeseran Tugas BP Haji ke Kementerian Selaras dengan Visi Presiden

oleh
Pergeseran Tugas BP Haji ke Kementerian Selaras dengan Visi Presiden

Jakarta (ANTARA) – Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan perubahan nomenklatur BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh merupakan bagian dari visi Presiden sejak pencalonannya di Pemilu Presiden 2014. “Sejak 2014, Bapak Prabowo sudah punya visi untuk mendirikan Kementerian Haji dan Umroh. Ini sudah konsisten melalui pemilu presiden 2019 dan … Baca Selengkapnya

Kesehatan Jemaah Haji Menjadi Prioritas, Perdokhi Sampaikan 16 Rekomendasi

oleh
Kesehatan Jemaah Haji Menjadi Prioritas, Perdokhi Sampaikan 16 Rekomendasi

Wakil Kepala BPH, Dahnil Anzar Simajuntak, berfoto bersama dalam acara Evaluasi Nasional Kesehatan Haji Bersama Perdokhi dan BPH-2025 di Auditorium HM Rasjidi Kemenag. Foto/Istimewa. JAKARTA – Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat (PP) Perhimpunan Dokter Haji Indonesia (Perdokhi), Prof. Dr. Muchtaruddin Mansyur, menyatakan bahwa Perdokhi memberikan 16 poin rekomendasi untuk transformasi kebijakan istithoah kesehatan haji bersama … Baca Selengkapnya

Kementerian Haji Baru Utamakan Integritas dalam Perekrutan: Wakil Menteri

oleh
Kementerian Haji Baru Utamakan Integritas dalam Perekrutan: Wakil Menteri

Jakarta (ANTARA) – Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengonfirmasi bahwa transisi lembaga ini menjadi Kementerian Haji dan Umrah akan memprioritaskan intergritas dan kompetensi dalam struktur serta tata kelola barunya. “Presiden menekankan pentingnya integritas dan kompetensi. Jadi, tidak semua karyawan akan langsung ditransfer. Akan ada proses seleksi yang memperhatikan track record … Baca Selengkapnya

DPR dan Pemerintah Sepakat Libatkan Petugas Non-Muslim dalam Panitia Penyelenggara Ibadah Haji

oleh
DPR dan Pemerintah Sepakat Libatkan Petugas Non-Muslim dalam Panitia Penyelenggara Ibadah Haji

loading… Komisi VIII DPR RI dan pemerintah setuju untuk libatkan petugas non-muslim dalam Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Foto/Ilustrasi/Dok.MCH 2024 JAKARTA – Komisi VIII DPR RI dan pemerintah sudah sepakat untuk melibatkan petugas yang beragama non-muslim jadi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Kesepakatan ini diambil karena kebutuhan di daerah-daerah yang minoritas penduduk muslimnya. Kesepkatan ini … Baca Selengkapnya

Pemerintah RI Pastikan Rencana Pembentukan Kementerian Haji dalam Pembahasan RUU

oleh
Pemerintah RI Pastikan Rencana Pembentukan Kementerian Haji dalam Pembahasan RUU

Jakarta (ANTARA) – Indonesia sedang mempertimbangkan untuk mendirikan Kementerian Haji khusus sebagai bagian dari revisi yang diusulkan terhadap undang-undang tahun 2019 tentang layanan Haji dan Umroh, kata seorang anggota kabinet pada hari Kamis. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan rencana tersebut, yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pemerintah yang telah diserahkan ke DPR sebagai … Baca Selengkapnya

DPR Setujui Pembayaran Di Muka untuk Jaminan Layanan Haji 2026

oleh
DPR Setujui Pembayaran Di Muka untuk Jaminan Layanan Haji 2026

Parlemen Indonesia setuju dengan permintaan pemerintah untuk membayar sebagian biaya haji 2026 lebih awal. Tujuannya agar jemaah dapat mendapatkan layanan yang layak selama ibadah di Arab Saudi. Pembayaran senilai 627,24 juta Riyal Saudi (sekitar Rp2,72 triliun) akan digunakan untuk menjamin layanan penting seperti tenda, makanan, transportasi, dan akomodasi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina — lokasi … Baca Selengkapnya