Kamis, 16 Oktober 2025 – 11:13 WIB Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo telah meminta kepada Danantara supaya BUMN dikelola dengan standar internasional. Bahkan, pemerintah juga sudah merubah regulasi dan membuka kesempatan untuk para ekspatriat atau warga negara asing supaya bisa memimpin perusahaan BUMN. Baca Juga : Ubah Regulasi, Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN Menanggapi hal … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa Danantara Indonesia memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk membayar utang kereta cepat Jakarta–Bandung tanpa bergantung pada anggaran negara. Menurut menteri, CEO Danantara Rosan Roeslani saat ini sedang melakukan penilaian teknis untuk menentukan strategi yang paling tepat dalam penyelesaian utang tersebut. “Saya tanya dia (CEO Danantara) … Baca Selengkapnya
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Danantara telah mencapai kesepakatan mengenai aspek teknis kerjasama pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Gubernur Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyatakan bahwa infrastruktur Jakarta lebih maju dibandingkan daerah lain. “Kami sudah melakukan beberapa diskusi dengan Danantara dan telah menemui kata sepakat. Infrastruktur Jakarta memang lebih berkembang,” ujar Pramono di Jakarta, Rabu. … Baca Selengkapnya
Jumat, 10 Oktober 2025 – 20:20 WIB Jakarta, VIVA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa mereka sedang mengkaji secara mendalam proposal Patriot Bond, yang diajukan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia. Baca Juga: 14 Pinjol Disanksi OJK, Pengawasan Fintech Makin Ketat? Patriot Bond sendiri ditargetkan bakal menghimpun dana senilai Rp50 triliun, … Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara seharusnya bisa mengelola utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh secara mandiri. Caranya dengan memanfaatkan keuntungan yang dihasilkan. Purbaya mengatakan, utang kereta cepat Whoosh harus dikelola Danantara agar ada pemisahan yang jelas antara tanggung jawab swasta dan pemerintah. “Yang jelas, saya belum dihubungi … Baca Selengkapnya
Kamis, 9 Oktober 2025 – 19:00 WIB Jakarta, VIVA – Badan Pengelola (BP) Danantara akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengembangkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Proyek ini rencananya akan mulai beroperasi pada awal November nanti. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan bahwa pemerintah sudah memberikan tugas kepada … Baca Selengkapnya
Jumat, 10 Oktober 2025 – 00:06 WIB Jakarta, VIVA – Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) memberikan kabar terbaru tentang penyelesaian utang dari Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Ada dua pilihan atau skema yang sudah disiapkan. Baca Juga: Danantara Gandeng Pemprov DKI di Proyek Pengolahan Sampah jadi Listrik Chief Operating Officer (COO) BPI … Baca Selengkapnya
JAKARTA – Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa perusahaannya sedang menyiapkan beberapa pilihan untuk membantu PT Kereta Api Indonesia (KAI) keluar dari tekanan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) atau Whoosh. Dony menjelaskan, upaya penyelamatan KAI dari jeratan utang proyek Whoosh ini bertujuan agar operasional KAI tetap berjalan lancar, tanpa mengorbankan manfaat … Baca Selengkapnya
Rabu, 8 Oktober 2025 – 23:14 WIB Jakarta, VIVA – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengalami kenaikan produktifitas dan efisiensi operasional meskipun menghadapi tantangan operasional yang tidak mudah. Hal ini salah satunya langsung didukung oleh pemerintah melalui BPI Danantara. Direktur Utama Garuda Indonesia, Wamildan Tsani, menyatakan bahwa beberapa langkah perbaikan strategis telah membawa dampak positif. … Baca Selengkapnya
Perubahan besar terjadi pada Kementerian BUMN yang sekarang berubah jadi Badan Pengaturan (BP) BUMN. Transformasi ini membawa perubahan mendasar dalam tugas, struktur pimpinan, dan cara pengawasannya. Tujuannya untuk memisahkan fungsi regulator dengan operator supaya aksi korporasi BUMN bisa lebih cepat dan tidak tumpang-tindih kewenangan. Perbedaan utamanya ada pada pemisahan fungsi pengawasan dan pengelolaan. Dulu, Kementerian … Baca Selengkapnya