DPR Mendorong Penyesuaian Undang-Undang Pemilihan Umum Daerah Sesuai Putusan MK
Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Indonesia telah mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyesuaikan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Jika putusan MK mengharuskan perubahan atau penyesuaian, lembaga pembuat undang-undang harus segera mengambil langkah untuk menyesuaikan undang-undang tersebut,” kata anggota Bawaslu Puadi pada hari Sabtu. Bawaslu juga … Baca Selengkapnya