Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah menanggapi video viral yang melibatkan kreator konten bernama Azkiave, yang menikah di usia 19 tahun dengan suaminya yang berusia 29 tahun. Sekretaris Kementerian Budi Setiyono, ketika dihubungi via pesan teks pada Rabu, menyatakan bahwa isu pernikahan dini perlu dilihat dari sudut pandang demografi. Pernikahan … Baca Selengkapnya
Forum Generasi Berencana (Genre) Indonesia semakin memperkuat langkahnya sebagai kekuatan kolektif dari generasi muda untuk mendukung kebijakan pembangunan keluarga dan kependudukan nasional. Melalui momen Ajang Duta dan Jambore Ajang Kreativitas Nasional (ADUJAKNAS) 2025 di Kepulauan Riau pada 20–23 Oktober 2025, Forum Genre dari seluruh provinsi berkumpul untuk melakukan konsolidasi gerakan nasional. Mereka juga mempertegas komitmen … Baca Selengkapnya
BKKBN bekerjasama dengan DPR untuk mengadakan sosialisasi program Bangga Kencana. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula UNU Mataram untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan keluarga yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Dengan tema “Keluarga Berkualitas untuk Indonesia Emas”, acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari lintas sektor. Anggota Komisi IX DPR RI, H. M. Muazzim Akbar, … Baca Selengkapnya
Upaya pencegahan stunting harus dilihat bukan hanya sebagai prioritas kesehatan tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas generasi mendatang, kata Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). “Pencegahan stunting adalah tanggung jawab kita semua. Dan dengan kerjasama yang baik, kita dapat menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” kata Deputi Kesejahteraan Keluarga … Baca Selengkapnya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan melibatkan tim pendukung keluarga dalam program makanan bergizi gratis pemerintah, bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional dan pemangku kepentingan lainnya. Kepala pelaksana badan tersebut, Sundoyo, menyatakan pada hari Selasa bahwa tim pendukung keluarga lebih akrab dengan kondisi keluarga yang membutuhkan intervensi makanan. Oleh karena itu, keterlibatan mereka … Baca Selengkapnya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menjalin kerja sama ekonomi biru inklusif dan berkelanjutan untuk mempercepat penurunan stunting. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan pakta di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta pada hari Senin. Plt Kepala BKKBN Sundoyo mengatakan bahwa kerja sama ini dibentuk untuk mengurangi … Baca Selengkapnya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berupaya meningkatkan tingkat prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) menjadi 63,41 persen tahun ini. Tingkat tersebut telah mencapai 60,9 persen sejauh ini. “2024 adalah tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan, termasuk meningkatkan mCPR menjadi 63,41 (persen),” kata Wakil Kepala Bidang … Baca Selengkapnya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa Program Makanan Bergizi Gratis, yang akan dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional, dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat. “Makanan bergizi yang disediakan oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kemampuan belajar siswa,” kata Dwi Listyawardani, peneliti utama di BKKBN, dalam sebuah pernyataan pada … Baca Selengkapnya
BKKBN melakukan program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang ditempati oleh keluarga miskin di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta, untuk membantu menurunkan prevalensi stunting. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan pada Sabtu bahwa program tersebut ditujukan untuk rumah-rumah tiga keluarga di daerah Tegalrejo, Clapar, dan Klepu di desa Hargowilis. “Salah satu rumah tidak dilengkapi dengan jamban … Baca Selengkapnya
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, mengatakan bahwa ketentuan aborsi untuk korban pemerkosaan dan pelecehan seksual dimaksudkan untuk menjaga kesehatan mental mereka. Ketentuan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2024. “Undang-undang menganggap kehamilan akibat pemerkosaan dan pelecehan seksual sebagai kondisi darurat untuk aborsi. Jenis kehamilan tersebut dapat menyebabkan … Baca Selengkapnya