AntiPerbudakan

Pengesahan RUU Anti-Perbudakan Modern Dipercepat di Sumatra Utara

oleh
Pengesahan RUU Anti-Perbudakan Modern Dipercepat di Sumatra Utara

Medan (ANTARA) – Anggota DPR Indonesia mendesak agar sosialisasi masyarakat ditingkatkan dan pengawasan diperketat untuk mencegah perdagangan orang (human trafficking) di Sumatera Utara, khususnya yang terkait dengan kerja ke luar negeri ilegal. Wakil Ketua Komisi XIII DPR Rinto Subekti menyatakan semua pemangku kepentingan — Parlemen, Kementerian Hukum dan HAM (Imigrasi), serta pemerintah daerah — harus … Baca Selengkapnya

Ombudsman Desak Rencana Baru Anti-Perbudakan Manusia Seiring Melonjaknya Kasus

oleh
Ombudsman Desak Rencana Baru Anti-Perbudakan Manusia Seiring Melonjaknya Kasus

Jakarta (ANTARA) – Ombudsman Indonesia mendesak pemerintah untuk segera buat rencana aksi nasional baru buat periode 2025-2029 guna hadapi lonjakan kasus perdagangan orang (human trafficking). Menurut data yang disebut anggota Ombudsman Johanes Widijantoro, Polri menangani 609 kasus perdagangan orang yang melibatkan 1.503 korban hanya dalam tiga bulan pertama di tahun 2025 aja. Angka ini udah … Baca Selengkapnya

Kementerian Luncurkan Deklarasi Bersama Anti-Perbudakan di NTT

oleh
Kementerian Luncurkan Deklarasi Bersama Anti-Perbudakan di NTT

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Kepolisian Daerah mengeluarkan deklarasi bersama tentang pencegahan perdagangan orang (TPPO) pada Rabu. “Kami sangat bangga bisa bersatu dan bekerja sama untuk memberantas ancaman perdagangan orang,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian P2MI, Dwiyono, dalam pernyataan yang dirilis hari ini. Dia menekankan … Baca Selengkapnya