Komite Khusus Pasca-IKN untuk mengatur Jakarta menjadi area aglomerasi

JAKARTA (ANTARA) – Anggota Komite Khusus Pasca-IKN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyatakan bahwa pihaknya tengah fokus merancang pengaturan Jakarta menjadi area aglomerasi. “Contohnya, pertama adalah tentang area aglomerasi regional, (dalam hal) bagaimana hal ini dapat menciptakan sinergi yang saling melengkapi dan memenuhi aspek kearifan lokal,” kata Sambodo kepada para wartawan … Baca Selengkapnya

Pemerintah dan DPR Setuju Kepala Dewan Aglomerasi Diangkat oleh Presiden

Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah mencapai kesepakatan pada hari Kamis untuk menugaskan tanggung jawab pengangkatan kepala dan anggota Dewan Wilayah Aglomerasi yang diusulkan kepada presiden. Dewan Wilayah Aglomerasi—otoritas yang akan mengawasi pengembangan di Jakarta dan kota-kota serta kabupaten sekitarnya setelah Nusantara di Kalimantan Timur menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara—akan … Baca Selengkapnya

DPR dan Pemerintah Setuju Menunjuk Ketua Dewan Aglomerasi Jabodetabekjur Oleh Presiden

Kamis, 14 Maret 2024 – 20:00 WIB Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah telah menyetujui rumusan baru dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ), di mana ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur) akan ditunjuk oleh Presiden RI. Rumusan tersebut menggantikan rumusan lama … Baca Selengkapnya

RUU Daerah Khusus Jakarta: Wakil Presiden diusulkan untuk memimpin dewan aglomerasi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah telah mengusulkan agar Wakil Presiden memimpin Dewan Kawasan Aglomerasi dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) karena hal tersebut akan membantu menangani masalah lintas kementerian yang kompleks. “Presiden dan Wakil Presiden sudah menangani masalah-masalah kompleks yang memerlukan koordinasi antar kementerian,” ujar Karnavian saat rapat dengan Badan Legislasi … Baca Selengkapnya