Ana Faguy
BBC News, Washington DC
Getty Images
Senat Parlementarian Elizabeth MacDonough mungkin bukan nama yang familiar, tapi sang “wasit Senat” ini mendadak menjadi sorotan setelah menolak beberapa bagian dari RUU pajak besar-besaran Presiden AS Donald Trump.
Dokumen setebal 1.000 halaman yang dijuluki “RUU besar nan indah” ini rencananya memotong anggaran dan memperpanjang keringanan pajak.
Tapi menurut MacDonough, beberapa ketentuan melanggar aturan Senat—membuat potongan anggaran miliaran dolar diragukan.
Temuan ini juga menyulitkan Kongres menyetujui RUU sebelum 4 Juli, tenggat waktu yang ditetapkan presiden.
Kini, beberapa Republikan menyerukan agar Senat mengabaikan rekomendasinya—melanggar tradisi—atau memecatnya.
## Apa isi RUU ini?
Awal bulan ini, DPR nyaris loloskan RUU anggaran besar yang mencakup pemotongan program asuransi kesehatan Medicaid, reformasi bantuan pangan SNAP, dan penghapusan pajak tip & upah lembur.
Versi itu kemudian dibahas Senat, di mana baik Republikan maupun Demokrat menginginkan perubahan.
Senat AS menghabiskan beberapa pekan terakhir memperdebatkan amendemen dan menyusun draf baru.
Para legislator kini berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan RUU ini sebelum 4 Juli.
Meski Republikan menguasai mayoritas di DPR dan Senat, kesepakatan sulit dicapai—khususnya soal program sosial seperti Medicaid—karena perbedaan faksi internal.
## Siapa parlementarian Senat?
Tugas parlementarian Senat adalah menilai kesesuaian RUU dengan aturan anggaran.
MacDonough—wanita pertama yang menjabat—memegang posisi ini sejak 2012. Sebelumnya, ia 25 tahun menjadi staf Senat dan bekerja di Departemen Kehakiman.
Meski diangkat oleh mantan Senator Demokrat Harry Reid, ia melayani Senat yang dikuasai kedua partai.
Pada 2021, banyak anggota Demokrat mendesak Senat mengesampingkan keputusan MacDonough saat ia menolak kenaikan upah minimum dalam RUU kebijakan.
Parlementarian Senat pernah dipecat sebelumnya.
Tahun 2001, pemimpin mayoritas Senat kala itu memecat Robert Dove setelah keputusannya mengenai suatu RUU memicu kemarahan Republikan.
## Apa pendapatnya tentang RUU ini?
Menurutnya, beberapa usulan Republikan melanggar Byrd Rule—aturan 1985 yang melarang ketentuan “asing” dimasukkan dalam RUU rekonsiliasi.
RUU anggaran ini adalah RUU rekonsiliasi, sehingga tidak butuh mayoritas 60 suara untuk lolos. Aturan Byrd menyatakan RUU rekonsiliasi hanya mengatur alokasi dana, bukan kebijakan.
Dengan aturan ini, Republikan bisa menghindari filibuster Demokrat dan meloloskan RUU dengan mayoritas sederhana.
Tapi MacDonough menemukan beberapa pasal yang mencoba mengubah kebijakan.
Salah satunya adalah pembatasan pembiayaan federal Medicaid melalui pajak penyedia layanan kesehatan, serta pasal yang mempersulit penegakan hukuman atas pemerintahan Trump.
Keputusan lain mungkin menyusul seiring pemeriksaan RUU besar ini.
## Apa tanggapan Republikan?
Beberapa seperti Senator Alabama Tommy Tuberville bahkan menyerukan pemecatannya.
“Kemenangan telak Trump adalah MANDAT dari 77 juta warga AS,” tulisnya di X. “Parlementarian berusaha SABOTASE mandat presiden dan harus dipecat.”
Senator Kansas Roger Marshall mendesak partainya membatasi masa jabatan parlementarian.
Di media sosial, ia mengingatkan parlementarian pernah dipecat tahun 2001: “Sekarang 2025, kita perlu lakukan lagi.”
Senator Texas John Cornyn menyatakan Republikan tak boleh biarkan “staf Senat tak terpilih” menghalangi RUU.
Tapi langkah ini bisa jadi preseden buruk bagi Demokrat, yang prioritas legislatifnya juga pernah digagalkan parlementarian.
Namun pemimpin Republikan di Senat John Thune tak setuju dengan desakan memecat MacDonough.
Ia menyebut keputusan parlementarian hanya “hambatan kecil”, dan partainya punya opsi lain seperti merevisi RUU.
Thune sebelumnya menyatakan pemungutan suara mungkin terjadi Jumat, meski belum jelas apakah Republikan bisa sepakat pada draf final.
## Apa yang mungkin terjadi selanjutnya?
Setelah disetujui Senat, RUU kembali ke DPR untuk persetujuan. Beberapa anggota Republikan di DPR sudah menyatakan keberatan atas perubahan Senat.
Jika lolos di kedua kamar, RUU bisa diajukan ke Trump.
Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan presiden bersikukuh pada tenggat 4 Juli.
“Ini bagian dari proses Senat, tapi presiden berkeras agar RUU ini sampai di meja kerjanya sebelum Hari Kemerdekaan,” katanya tentang keputusan parlementarian.
Laporan tambahan oleh Anthony Zurcher