BOGOTA, Kolombia (AP) — Senat Kolombia pada Selasa malam menyetujui rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang diperkirakan akan memberikan lebih banyak bayaran lembur bagi pekerja sekaligus mempersulit perusahaan dalam mempekerjakan karyawan dengan kontrak jangka pendek.
Persetujuan RUU ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat antara Senat dan Presiden Gustavo Petro terkait reformasi ekonomi dan sistem kesehatan, yang telah mempolarisasi politik nasional serta menguji pemisahan kekuasaan dalam demokrasi Kolombia yang rapuh.
Petro berulang kali menuduh Kongres menghambat reformasinya dan pekan lalu mengeluarkan dekrit yang meminta badan pemilu Kolombia, Registrar Nasional, untuk menyelenggarakan referendum terkait undang-undang ketenagakerjaan.
Badan tersebut menyatakan pada Selasa bahwa mereka akan menunggu keputusan pengadilan Kolombia mengenai legalitas penyelenggaraan referendum, karena Senat telah menolak referendum itu bulan lalu.
Petro mengancam akan mengubah konstitusi Kolombia dengan memanggil majelis konstituante jika permintaannya untuk referendum tidak dikabulkan. Dalam postingan di X pada Selasa, ia menyebut mereka yang menolak referendum melakukan "pengkhianatan."
Para pemimpin oposisi menuduh presiden menunjukkan sikap otoriter karena berusaha mengesampingkan keputusan Kongres.
RUU ketenagakerjaan yang disetujui Senat mencakup banyak perubahan pada undang-undang ketenagakerjaan yang diusulkan partai Petro, Pakta Historis. RUU ini meningkatkan tunjangan bagi pekerja yang bekerja pada hari Minggu dan mewajibkan perusahaan membayar lebih untuk shift malam, yang kemungkinan besar berlaku bagi banyak ritel, restoran, dan hotel.
Selain itu, RUU ini menyatakan bahwa aplikasi pengiriman harus secara resmi mempekerjakan kurir sebagai freelancer atau karyawan tetap serta membantu membayar asuransi kesehatan mereka.
Asosiasi bisnis di Kolombia menentang perubahan ini dengan alasan akan menaikkan biaya tenaga kerja dan berpotensi meningkatkan pengangguran.
Saat ini, 56% pekerja Kolombia bekerja tanpa kontrak dalam apa yang disebut ekonomi informal. Ekonom memperkirakan reformasi ini bisa mendorong lebih banyak orang ke sektor informal, sementara pendukung RUU berargumen bahwa mereka hanya memperjuangkan pemulihan hak-hak pekerja yang ada pada awal 1990-an, sebelum Kolombia membuat undang-undang ketenagakerjaan lebih fleksibel.
Selanjutnya, Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat harus menyelaraskan perbedaan dalam draf RUU masing-masing sebelum menyepakati versi akhir.
Petro menulis dalam pesan di X bahwa ia akan terus mendorong referendum sampai anggota legislatif dari kedua kamar memberikan suara pada RUU final.