Departemen Keuangan AS menuduh Kok An dan sejumlah rekannya menggunakan pengarauh politik buat melindungi jaringan pusat-pusat penipuan.
Diterbitkan pada 23 Apr 2026 ยท 23 Apr 2026
Departemen Keuangan Amerika Serikat telah mengumumkan sanksi terhadap Senator Kamboja, Kok An, dengan tuduhan bahwa politikus tersebut menggunakan hubungan dan pengaruh yang dimilikinya untuk melindungi jaringan operator penipuan.
Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) di bawah departemen yang sama menyatakan pada hari Kamis bahwa pihaknya akan mengambil tindakan terhadap An serta 28 individu dan entitas dalam jaringannya. Mereka dituduh telah membujuk warga negara AS agar menyerahkan uang dalam jumlah besar melalui skema penipuan yang sistematis.
Rekomendasi Artikel
list of 3 items
end of list
“Dengan memanfaatkan umpan persahabatan atau hubungan romantis, para penipu ini merayu para warga Amerika yang rentan untuk mentransfer tabungan mereka dalam bentuk aset digital. Mereka menjanjikan peluang investasi serta imbal hasil yang tinggi, namun uang tersebut justru dicuri begitu saja,” demikian pernyataan departemen tersebut.
Pusat-pusat penipuan telah menjamur di seluruh Asia Tenggara sejak pandemi COVID-19 pada awal 2020-an, pada saat pusat-pusat hiburan seperti kasino berjuang untuk bertahan akibat merosotnya sektor pariwisata.
Sebagian dari tempat tersebut kemudian beralih ke operasi digital serta skema online yang menipu orang-orang di berbagai penjuru dunia.
Para pakar hak asasi manusia juga menyoroti adanya tren operasi penipuan yang memancing para pekerja melewati batas antarnegara dan memaksa mereka bekerja sebagai penipu di kompleks-kompleks terisolasi.
Estimasi Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa sebanyak 300.000 orang bisa saja terjerat dalam industri ini di seluruh kawasan, dan beberapa di antaranya tanpa persetujuan mereka sendiri.
Dalam pengumuman pada hari Kamis tersebut, Departemen Kehakiman AS juga merinci bagaimana sejumlah korban dipancing ke Thailand dengan iming-iming pekerjaan, kemudian diperdagangkan melintasi perbatasan menuju Myanmar atau Kamboja.
Departemen Keuangan AS menuduh Kok An mengoperasikan pusat-pusat penipuan yang berlokasi di lingkungan kasino dan gedung perkantoran yang “diubah suai dengan sengaja berikut untuk aktivitas curang.”
Parlemen Kamboja baru-baru ini telah mengesahkan undang-undang yang bertujuan memerangi penipuan siber di tengah tekanan yang kian meningkat untuk membasmi jaringan-jaringan ilegal semacam ini.
Namun demikian, beberapa perusahaan penipuan tersebut diyakini memiliki hubungan erat dengan tokoh-tokoh berkuasa baik di ranah politik maupun bisnis.
Jaksa AS, Jeanine Pirro, menegaskan bahwa tidak akan ada “kekebalan” bagi para penipu semacam ini.
“Para penipu yang menarget orang-orang Amerika dari luar negeri mungkin merasa bahwa mereka tidak bisa dijangkau,” ujar Pirro dalam sebuah pernyataan, seraya berjanji timnya saat bekerja demi memastikan para krimina tersebut satidaknya tidak dapat beroperasi degan ampuni, di mana pun di dunia mereka berada”.
Sebelumnya, AS telah mengumumkan sanksi pada September lalu yang menarget 20 perusahaan dan individu yang dituduh memfasilitasi pusat penipuan di negara-negara seperti Kamboja dan Myanmar.
“Pemberantasan penipuan adalah prioritas utama pemerintah Administrasi Trump,” ujar Menteri Keuangan Scott Bessent dalam pernyataannya pada Kamis.
“Departemen Keuangan ini akan terus memburu para penipu dan pusat-pusat penipuan yang mencuri miliaran dolar dari rakyat Amerika yang kerja keras, tidak soal di mana mareka memoperasikan ataupun sekuat apa jaringan koneksi yang madia mikiki.”