Seorang hakim federal telah memblokir upaya pemerintahan Trump untuk menghentikan bantuan pangan yang digunakan oleh lebih dari 40 juta warga Amerika berpenghasilan rendah di tengah shutdown pemerintah AS yang berkepanjangan.
Pada hari Jumat, seorang hakim di Rhode Island menyatakan bahwa rencana penundaan Program Bantuan Nutrisi Tambahan, atau SNAP, kemungkinan tidak sah, dan mengeluarkan perintah pembatasan sementara atas permintaan para penggugat.
Keputusan tersebut muncul sesaat setelah seorang hakim federal di Massachusetts menyatakan bahwa pemerintahan diwajibkan oleh undang-undang untuk membayar setidaknya manfaat parsial.
Departemen Pertanian AS menyatakan minggu ini bahwa dana bantuan pangan tidak akan didistribusikan pada bulan November akibat shutdown, dengan alasan bahwa “sumber dananya telah kering”.
Partai Republik dan Demokrat saling menyalahkan terkait shutdown federal yang akan segera memasuki bulan kedua ini, dan belum ada kemajuan berarti menuju kesepakatan.
Program SNAP beroperasi dengan memberikan kartu debit yang dapat diisi ulang kepada masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok.
Sebuah keluarga dengan empat anggota biasanya menerima $715 per bulan, yang setara dengan kurang dari $6 per hari untuk setiap orang.
Manfaat ini dikelola oleh negara bagian dengan dana dari pemerintah federal, yang telah mengalami kekurangan anggaran dan ditutup sejak 1 Oktober.
Beberapa negara bagian telah berjanji menggunakan dana mereka sendiri untuk menutupi kekurangan, namun pemerintah federal telah memperingatkan bahwa mereka tidak akan mendapat penggantian.
Separuh dari negara bagian AS menggugat pemerintahan Trump atas rencananya menghentikan pendanaan, berharap memaksa mereka menggunakan dana darurat sekitar $6 miliar untuk SNAP.
Dalam kasus tersebut, hakim Massachusetts memerintahkan pemerintahan untuk mengakses dana kontinjensi dan harus melapor ke pengadilan paling lambat Senin mengenai pemberian manfaat parsial untuk November.
Secara terpisah di Rhode Island, gugatan diajukan oleh sejumlah kota dan LSM AS yang menentang apa yang mereka sebut “penangguhan tidak sah” program tersebut.
Pada hari Jumat, kelompok tersebut menyatakan dalam pernyataannya bahwa putusan tersebut merupakan “tali penyelamat bagi jutaan keluarga, lansia, dan veteran yang bergantung pada SNAP untuk menyediakan makanan.”
“Hal ini menegaskan prinsip fundamental: tidak ada pemerintahan yang boleh menggunakan kelaparan sebagai senjata politik.”