Presiden Rusia, Vladimir Putin, akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok pada 19-20 Mei mendatang, demikian diumumkan Kremlin. Putin dan Presien Tiongkok, Xi Jinping, berencana untuk “semakin memperkuat kemitraan komprehensif dan kerjasama strategis” antara Moskow dan Beijing, kata Kremlin dalam sebuah pernyataan.
Putin juga dijadwalkan berdikusi mengenai kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang. Kantor berita Rusia, TASS, melaporkan bahwa kunjungan ini bersamaan dengan peringatan 25 tahun penandatanganan Traktat Persahabatan Baik dan Kerja Sama, sebuah perjanjian kunci Moskow-Beijing yang diteken pada 2001.
Kabar perjalanan Putin ini muncul sehari setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, meninggalkan Tiongkok menyusul kunjungan presidensial pertama ke Beijing dalam hampir satu dekade. Meskipun Trump dan Xi mempromosikan sejumlah kesepakatan dagang yang luas, mereka tampaknya tidak membuat kemajuan signifikan di hadapan publik mengenai isu-isu krusial terkait Taiwan atau perang AS-Israel di Iran.
Mereka juga menyinggung perang Rusia-Ukraina, di mana Tiongkok secara resmi bersikap netral dan Xi menampilkan diri sebagai mediator. Meski demikian, aliansi “tanpa batas” Xi dengan Putin—yang diumumkan sesaat sebelum invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada 2022—telah merusak posisi tersebut. Tiongkok juga membantah laporan dari Reuters dan kantor berita lainnya yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok secara mandiri menopang produksi pesawat nirawak (drone) Rusia, salah satunya dengan mengirimkan mesin yang salah diberi label sebagai “unit pendingin industri” ke pabrik perakitan drone.
Tiongkok kini menjadi mitra dagang terbesar Rusia berdasarkan volume, dan transaksi hampir seluruhnya dilakukan dalam rubel Rusia dan yuan Tiongkok, ujar Putin kala itu. Bulan lalu, Xi mendesak “koordinasi strategis yang lebih erat dan lebih kuat” antara Beijing dan Moskow dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov. Xi juga mengunjungi Rusia pada Mei tahun lalu dan berjanji berdiri bersama Moskow melawan “unilateralisme dan intimidasi hegemonik”.