Presiden Zambia Hakainde Hichilema telah menangguhkan tiga hakim puncak atas dugaan pelanggaran etika yudisial, yang memicu tuduhan intervensi politik dalam kehakiman.
Pada tahun 2016, tiga hakim Mahkamah Konstitusi menolak petisi Presiden Hichilema, di mana dia menantang kemenangan pemilihan Presiden sebelumnya Edgar Lungu.
Mereka juga ikut dalam putusan kontroversial yang memungkinkan Lungu maju dalam pemilihan 2021, meskipun telah dua kali menjabat sebagai presiden Zambia.
Tegangan politik meningkat di Zambia menjelang pemilihan 2026, di mana Hichilema dan Lungu diperkirakan akan saling berhadapan untuk kali keempat.
Ketiganya seharusnya menjadi bagian dari sebuah bench yang duduk pada hari Kamis dalam sebuah kasus yang akan memutuskan apakah Lungu dapat mencalonkan diri dalam pemilihan tersebut.
Penangguhan hakim, yang telah memicu reaksi tajam, didasarkan pada rekomendasi oleh sebuah panel yang menyelidiki mereka, kata kepresidenan.
Hakim yang ditangguhkan – Hakim Annie Sitali, Hakim Mungeni Mulenga, dan Hakim Palan Mulonda – belum berkomentar mengenai masalah ini.
Trio tersebut telah diselidiki oleh Komisi Keluhan Yudisial (JCC), menyusul keluhan oleh Moses Kalonde, seorang warga swasta.
Tahun lalu, JCC menolak keluhan dari pengacara Joseph Busenga, yang telah memohon untuk penghapusan ketiga hakim tersebut, dengan tuduhan bahwa mereka telah menangani petisi pemilihan presiden 2016 dengan buruk.
JCC sebelumnya telah menolak beberapa petisi serupa melawan ketiga hakim tersebut.
Dalam kasus 2016, hakim memutuskan menentang Hichilema dan mendukung Lungu, orang yang akhirnya ia gantikan.
Setelah dua tahun penyelidikan, Presiden Hichilema pada hari Senin menangguhkan mereka atas rekomendasi JCC, kata kepresidenan.
“Penangguhan ketiga hakim tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan kekuasaan yang diberikan kepada presiden,” pernyataan kepresidenan menyatakan, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Langkah tersebut memicu kritik tajam, dengan Front Patriotik Lungu (PF) mengatakan penangguhan tersebut ilegal.
“Saya ingin mengatakan kepada rakyat Zambia bahwa saatnya bagi Anda untuk bangkit dan melawan ketidakadilan yang diterapkan pada kehakiman karena ketika kita kehilangan kehakiman, kita akan kehilangan segalanya,” kata Lungu kepada wartawan pada hari Selasa.
Aktivis juga menuduh Presiden Hichilema mencampuri kemerdekaan kehakiman.
Tidak ada presiden maupun kantornya yang merespons tuduhan tersebut.
Namun, beberapa berpendapat bahwa kehakiman sudah menjadi politis.
Komentator sosial dan politik Laura Miti mengatakan bahwa para hakim pantas dipecat tetapi presiden setidaknya sebagian dimotivasi oleh balas dendam.
“Pandangan saya yang jujur adalah bahwa para hakim merugikan negara dan sekarang presiden juga melakukan hal yang sama,” tulisnya di halaman Facebook-nya.
Penangguhan hakim datang kurang dari 48 jam sebelum Mahkamah Konstitusi duduk untuk mendengar kasus kelayakan Lungu yang dibuka kembali.
Mantan presiden telah mengumumkan kembali ke dunia politik dan akan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2026 – melawan Hichilema.
“Ini adalah permainan politik yang sangat berbahaya yang dimainkan Hichilema atas keinginan untuk mengecualikan Lungu,” analis politik Sishuwa Sishuwa memposting di X.
Ketiga hakim akan menjalani prosedur disipliner, setelah itu mereka akan entah dipecat dari kursi hakim atau dipecat.
Menurut konstitusi Zambia, semua hakim, termasuk ketua mahkamah agung, diangkat oleh presiden atas rekomendasi JCC dan dengan persetujuan Majelis Nasional.
Kritikus mengatakan keterlibatan presiden dalam penunjukan dan pemberhentian hakim mengorbankan kemerdekaan kehakiman.
Koreksi 25 September: Kami telah memperbaiki cerita ini untuk menjelaskan bahwa kasus saat ini dibawa oleh Moses Kalonde, bukan Joseph Busenga
Lebih banyak cerita Zambia dari BBC:
[Getty Images/BBC]
Kunjungi BBCAfrica.com untuk berita lebih lanjut dari benua Afrika.
Ikuti kami di Twitter @BBCAfrica, di Facebook di BBC Africa atau di Instagram di bbcafrica
Podcast BBC Africa