Prancis Mendukung Perubahan Kontroversial dalam Pemungutan Suara New Caledonia di Tengah Kerusuhan yang Berlanjut | Berita Politik

Rencana untuk memperluas daftar pemilih mendapat lampu hijau saat Kaledonia Baru dikejutkan oleh kerusuhan terburuk dalam lebih dari 30 tahun.

Prancis telah mengadopsi reformasi kontroversial terhadap aturan pemungutan suara Kaledonia Baru, yang telah menyebabkan kerusuhan terburuk di wilayah Pasifik itu dalam lebih dari 30 tahun.

Administrasi di Kaledonia Baru mengatakan bahwa lebih dari 130 orang telah ditangkap dalam kerusuhan yang dimulai pada malam Senin dengan mobil dan bangunan dibakar dan toko-toko dirampok.

Kerusuhan serius itu terus berlanjut, Komisi Tinggi Republik di Kaledonia Baru mengatakan dalam pernyataan pada Rabu pagi, menambahkan bahwa jam malam dan larangan berkumpul di tempat umum akan tetap berlaku.

Upaya pelarian dari penjara juga digagalkan, tambahnya.

Kemarahan telah mereda selama berminggu-minggu atas rencana di Paris untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan lebih banyak orang memilih dalam pemilihan provinsi Kaledonia Baru. Kritikus mengatakan langkah itu akan membuat masyarakat pribumi Kanak, yang menyumbang sekitar 40 persen dari populasi, terpinggirkan dengan memungkinkan pendatang Eropa yang lebih baru memilih.

Prancis mengatakan aturan harus diubah untuk mendukung demokrasi di pulau itu.

Dewan Nasional di Paris mengadopsi langkah itu setelah debat panjang segera setelah tengah malam, dengan 351 suara mendukung dan 153 menolak.

Setelah itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mendorong perwakilan Kaledonia Baru dalam surat untuk \”tanpa ragu-ragu mengutuk semua kekerasan ini\” dan \”mengajak tenang\”, lapor kantor berita AFP.

Masalah yang Berlangsung Lama

Kaledonia Baru, yang memiliki populasi hampir 300.000 orang, terletak di antara Australia dan Fiji dan merupakan salah satu wilayah seberang laut terbesar Prancis.

Sejauh 17.000km dari Paris, wilayah tersebut merupakan bagian kunci dari klaim Prancis sebagai kekuatan Pasifik, tetapi masyarakat Kanak telah lama merasa tidak nyaman dengan pemerintahan dari Paris.

MEMBACA  Mengapa Kadar Merkuri Tinggi pada Tuna? Para Peneliti Mungkin Punya Jawabannya.

Denise Fisher, mantan konsul jenderal Australia di Kaledonia Baru, mengatakan dia tidak terkejut dengan kekerasan dalam beberapa hari terakhir dan mengatakan kepada Al Jazeera itu menunjukkan \”keruntuhan yang nyata dan mendasar dalam cara wilayah itu dikelola\”.

Aturan pemungutan suara merupakan bagian dari yang disebut Perjanjian Noumea tahun 1998.

Dalam kesepakatan itu, Prancis setuju untuk menyerahkan lebih banyak kekuasaan politik kepada wilayah tersebut, dan membatasi pemungutan suara dalam pemilihan provinsi dan majelis Kaledonia Baru hanya kepada mereka yang tinggal di pulau itu saat itu atau lahir di sana.

Sebanyak 40.000 warga Prancis telah pindah ke Kaledonia Baru sejak 1998, dan perubahan tersebut memperluas daftar pemilih untuk termasuk mereka yang tinggal di wilayah itu selama 10 tahun.

Perjanjian Noumea juga mencakup serangkaian tiga referendum kemerdekaan dengan yang terakhir berlangsung pada Desember 2021 di tengah pandemi COVID-19. Kelompok pro-kemerdekaan memboikot pemungutan suara, yang mendukung tetap bersama Prancis, dan menolak hasilnya.

Mereka telah meminta pemungutan suara baru.

Marginalisasi sosial ekonomi, penggusuran tanah, dan penyisihan hak suara Kanak telah lama menjadi sumber kerusuhan sipil yang keras di Kaledonia Baru.

Dalam referendum tahun 1987, pendukung kemerdekaan, yang marah karena penduduk baru wilayah tersebut diberi hak suara, juga memimpin boikot. Suara yang sangat mendukung untuk tetap bersama Prancis menyebabkan protes keras dan, pada akhirnya, pada Perjanjian Matignon 1988, yang ditujukan untuk memperbaiki ketidaksetaraan, dan Perjanjian Noumea, dengan visinya tentang \”kedaulatan bersama\”.

\”Kekhawatiran tersebut sudah mendarah daging,\” kata Fisher.