KAMPALA, Uganda (AP) — Mahkamah Konstitusi Uganda pada hari Rabu mempertahankan undang-undang anti-gay yang memungkinkan hukuman mati untuk “homoseksualitas yang diperburuk.”
Presiden Yoweri Museveni menandatangani undang-undang tersebut menjadi hukum pada Mei tahun lalu. Undang-undang ini didukung oleh banyak orang di negara Afrika Timur tersebut tetapi secara luas dikutuk oleh aktivis hak asasi manusia dan pihak lain di luar negeri.
Aktivis telah menentang undang-undang tersebut di pengadilan, tetapi para hakim menolak untuk membatalkannya dalam putusan mereka, mengatakan undang-undang itu disahkan secara sah oleh parlemen dan tidak melanggar konstitusi.
“Kami menolak untuk membatalkan Undang-undang Anti Homoseksualitas 2023 secara keseluruhan; begitu pula kami tidak akan memberikan larangan permanen terhadap penegakan hukum,” kata Wakil Ketua Mahkamah Agung Richard Buteera.
Namun, pengadilan memutuskan bahwa anggota komunitas gay tidak boleh didiskriminasi saat mencari pengobatan.
“Mereka harus diterima secara medis dan budaya,” kata Buteera.
Para penggugat, yang dipimpin oleh pengacara Nicholas Opiyo, telah memberikan 14 alasan untuk menolaknya.
Undang-undang tersebut mendefinisikan “homoseksualitas yang diperburuk” sebagai kasus hubungan homoseksual yang melibatkan seorang anak di bawah umur dan kategori lain dari orang rentan, atau ketika pelaku terinfeksi HIV. Seorang tersangka yang dinyatakan bersalah atas “upaya homoseksualitas yang diperburuk” dapat dipenjara hingga 14 tahun, dan pelanggaran “upaya homoseksualitas” dapat dihukum dengan hingga 10 tahun.
Homoseksualitas sudah ilegal di Uganda berdasarkan undang-undang era kolonial yang mengkriminalisasi aktivitas seksual “melawan tatanan alam.” Hukuman untuk pelanggaran tersebut adalah penjara seumur hidup.
Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan keprihatinan mendalam ketika undang-undang baru tersebut disahkan, dengan Kantor Hak Asasi Manusia PBB menyebutnya “resept untuk pelanggaran sistematis terhadap hak” orang LGBTQ+ dan orang lain.
Presiden AS Joe Biden menyebut undang-undang tersebut “pelanggaran hak asasi manusia universal yang tragis — yang tidak pantas bagi rakyat Uganda, dan yang membahayakan prospek pertumbuhan ekonomi yang penting bagi seluruh negara.”
Bank Dunia menghentikan pemberian pinjaman baru kepada Uganda, dengan mengatakan langkah-langkah tambahan diperlukan untuk memastikan proyek-proyek sejalan dengan standar lingkungan dan sosial bank tersebut.
Homoseksualitas dikriminalisasi di lebih dari 30 dari 54 negara di Afrika. Beberapa orang Afrika melihatnya sebagai perilaku yang diimpor dari luar negeri dan bukan sebagai orientasi seksual.