Oleh Chayut Setboonsarng dan Panarat Thepgumpanat
BANGKOK (Reuters) – Mahkamah Konstitusi Thailand pada hari Rabu mengumumkan bahwa mereka telah menerima kasus yang meminta pembubaran Partai Move Forward, yang merupakan pukulan lain bagi gerakan anti-establishment populer yang mendorong reformasi institusi besar di negara tersebut.
Mahkamah setuju untuk mengambil kasus yang diajukan oleh komisi pemilihan untuk membubarkan Move Forward karena kampanye kontroversialnya untuk mereformasi hukum yang melindungi monarki yang kuat dari kritik, di bawah mana setidaknya 260 orang telah diadili dalam beberapa tahun terakhir.
Kasus ini muncul setelah putusan pada bulan Januari oleh mahkamah yang sama yang menemukan rencana Move Forward untuk mengamandemen hukum tersebut tidak konstitusional dan setara dengan upaya untuk menggulingkan sistem pemerintahan dengan raja sebagai kepala negara. Move Forward menolak klaim tersebut.
Move Forward berhasil memenangkan pemilu tahun lalu namun dicegah membentuk pemerintahan oleh anggota parlemen yang bersekutu dengan militer royalis. Ini adalah partai terbesar di DPR dengan sekitar 30% dari kursi.
Platformnya untuk reformasi institusi meresap di kalangan pemilih muda dan urban, termasuk rencana untuk mengamandemen hukum yang melindungi mahkota, yang mengancam hukuman hingga 15 tahun penjara untuk setiap penghinaan yang dirasakan terhadap keluarga kerajaan.
Monarki Thailand secara konstitusional diakui untuk dipuja dengan hormat\” dan banyak penganut monarki melihat hukum tersebut sebagai sesuatu yang sakral. Istana biasanya tidak mengomentari hukum tersebut, yang merupakan salah satu yang paling ketat di dunia.
Jika mahkamah memutuskan menentang Move Forward, partai tersebut menghadapi pembubaran dan larangan politik yang panjang bagi kepemimpinannya, nasib yang sama dialami oleh pendahulunya, Future Forward, setelah dibubarkan pada tahun 2020 karena pelanggaran pendanaan kampanye.
Keluhan serupa juga telah diajukan dengan badan anti-korupsi Thailand yang meminta larangan seumur hidup bagi 44 anggota parlemen saat ini dan sebelumnya dari partai tersebut.
Agenda Move Forward dan upayanya untuk mengurangi monopoli bisnis telah mengancam untuk mengguncang status quo konservatif Thailand, dan mengarah pada aliansi pemerintahan yang sebelumnya tidak terpikirkan antara partai populis Pheu Thai dan partai yang didukung oleh musuh-musuhnya dalam militer.
Aktivis mengatakan hukum penghinaan kepada raja telah digunakan untuk mencemarkan nama orang-orang progresif dan membungkam reformasi institusi. Move Forward telah berargumen bahwa kampanyenya bertujuan untuk memperkuat monarki konstitusional dan mencegah hukum itu disalahgunakan.
Mantan calon perdana menteri Move Forward, Pita Limjaroenrat, bulan lalu mengatakan kepada Reuters bahwa partainya akan “berjuang mati-matian” untuk masa depannya di tengah upaya untuk menjatuhkan partai tersebut, yang menurutnya menunjukkan paranoia oleh establishment konservatif Thailand atas dorongan mereka untuk reformasi.
(Dilaporkan oleh Panarat Thepgumpanat dan Chayut Setboonsarng; Disunting oleh Martin Petty)
