Oleh Gopal Sharma
KATHMANDU (Reuters) -Pemerintah sementara Nepal, yang dipimpin oleh mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki, telah membentuk panel khusus untuk menyelidiki kekerasan selama aksi unjuk rasa anti-korupsi awal bulan ini yang menewaskan 74 orang dan memaksa Perdana Menteri K.P. Sharma Oli mengundurkan diri, ujar seorang menteri pada Senin.
Demonstrasi, yang bermula dari gerakan yang dipimpin Gen Z menentang korupsi yang merajalela dan kurangnya lapangan pekerjaan, bereskalasi menjadi kerusuhan paling mematikan di negara pegunungan Himalaya itu dalam beberapa dekade terakhir.
Lebih dari 2.100 orang terluka sementara para pengunjuk rasa membakar kompleks perkantoran utama yang menampung kantor perdana menteri, Mahkamah Agung, dan gedung parlemen, serta mal, hotel mewah, dan showroom yang menurut para demonstran dimiliki oleh orang-orang dekat politisi korup.
Rameshwore Khanal, yang ditunjuk Karki untuk mengepalai kementerian keuangan, menyatakan panel tiga anggota yang diketuai oleh hakim pensiunan Gauri Bahadur Karki telah diberi waktu tiga bulan untuk menyelesaikan penyelidikan tersebut.
“Panel akan menyelidiki … kehilangan nyawa dan harta benda selama unjuk rasa, ekses dari kedua belah pihak, serta orang-orang yang terlibat dalam aksi pembakaran dan vandalisme selama gerakan tersebut,” kata Khanal kepada Reuters.
Dalam sebuah unggahan media sosial, mantan Perdana Menteri Oli juga menuntut investigasi atas kekerasan itu dan menyatakan bahwa pemerintahannya tidak memerintahkan polisi untuk menembaki para pengunjuk rasa. Menurut Oli, unjuk rasa disusupi oleh pihak luar dan polisi tidak memiliki jenis senjata yang digunakan untuk menembaki kerumunan.
Karki merupakan mantan ketua pengadilan khusus yang mengadili perkara korupsi di Nepal dan memiliki reputasi atas kejujuran dan integritas.
(Pelaporan oleh Gopal Sharma; Penyuntingan oleh Kate Mayberry)