Pemerintah Namibia mengumumkan pelarangan sementara pemakaman negara menyusul kritik atas melonjaknya biaya pemakaman tersebut.
Hanya Presiden Netumbo Nandi-Ndaitwah yang berwenang memberikan pengecualian dari moratorium ini, menurut pemerintah.
Menteri Teknologi Informasi dan Komunikasi, Emma Theofelus, menyampaikan pengumuman ini usai rapat Kabinet awal pekan ini.
Moratorium akan berlaku hingga April 2026, sementara komite review mengevaluasi “kriteria dan proses pemberian pemakaman resmi.”
Theofelus mengatakan kepada BBC bahwa komite beranggotakan “maksimal tujuh orang” akan dibentuk untuk memimpin evaluasi tersebut.
Pemerintah tidak menyebutkan apakah keputusan ini terkait kritik terhadap tingginya biaya pemakaman negara, seperti dilaporkan media lokal.
BBC telah meminta tanggapan dari kepresidenan.
Windhoek Observer, media swasta, menyebut wacana moratorium ini sudah muncul sejak 2021 saat biaya pemakaman resmi mulai dikritik, terutama selama pandemi Covid-19.
Media ini mengutip Perdana Menteri Elijah Ngurare yang mengungkapkan bahwa pemakaman resmi menghabiskan 38,4 juta dolar Namibia (Rp56 miliar) pada tahun fiskal 2024/2025.
Sebagai pembanding, hanya 2,1 juta dolar Namibia yang dikeluarkan untuk 23 pemakaman di tahun fiskal 2022/2023.
The Observer melaporkan, pemerintah menghabiskan 30 juta dolar Namibia hanya untuk mengangkut jenazah Presiden pertama Sam Nujoma ke berbagai daerah sebelum pemakaman resminya Februari lalu.
Nujoma, yang wafat di usia 95, memimpin perjuangan kemerdekaan dari Afrika Selatan setelah mendirikan gerakan pembebasan Namibia, SWAPO, pada 1960-an.
Setelah merdeka, ia menjabat presiden pada 1990 dan memimpin hingga 2005.
*(typo: “biaya” menjadi “biaya”)*