Partai Penguasa Klaim Turunkan Hubungan Diplomatik dengan Kamboja Usai Insiden Ranjau yang Lukai Prajurit Thailand.
Thailand menarik duta besarnya dari Kamboja dan akan mengusir duta besar Kamboja, menurut Partai Pheu Thai yang berkuasa, menyusul insiden ranjau yang melukai prajurit Thailand di perbatasan sengketa antara kedua negara.
Kementerian Luar Negeri Thailand telah menyampaikan protes resmi ke Kamboja, menyatakan ranjau yang ditemukan di area tersebut baru dipasang dan tidak pernah terdeteksi dalam patroli sebelumnya, ungkap partai tersebut di media sosial pada Rabu.
Thailand menurunkan tingkat hubungan diplomatiknya dengan Kamboja.
Namun, Kemenlu Thailand menyatakan belum mendapat pemberitahuan resmi soal penarikan duta besar maupun rencana pengusiran duta Kamboja.
Pemerintah juga memerintahkan penutupan semua pos perbatasan di bawah yurisdiksi Angkatan Darat Kedua Thailand, tambah Pheu Thai.
"Wisatawan dilarang keras memasuki area perbatasan ini," tegas mereka.
Konflik teritorial berkepanjangan di Kawasan Segitiga Zamrud, tempat perbatasan Thailand, Kamboja, dan Laos bertemu, memanas menjadi bentrokan militer pada Mei lalu yang menewaskan satu prajurit Kamboja.
Sejak itu, kedua negara saling serang dengan retorika dan tindakan balas dendam.
Dalam insiden Rabu, prajurit Thailand kehilangan kaki kanannya akibat ranjau.
Sebelumnya, Thailand menuduh Kamboja memasang ranjau di sisi mereka setelah tiga prajurit terluka. Phnom Penh membantah dan menyatakan prajurit Thailand menyimpang dari rute patroli yang disepakati hingga menginjak ranjau sisa perang puluhan tahun lalu.
Otoritas Thailand menyebut prajurit mereka terluka—satu kehilangan kaki—akibat ranjau saat patroli pada 16 Juli di perbatasan sengketa antara Ubon Ratchathani dan Provinsi Preah Vihear Kamboja.
Kemenlu Kamboja membantah pemasangan ranjau baru dan menegaskan prajurit Thailand memasuki wilayah Kamboja yang masih dipenuhi ranjau sisa perang.
Sengketa perbatasan ini merusak hubungan kedua negara, memicu penutupan pintu perbatasan, serta blokade impor bahan bakar, gas, dan produk pertanian Thailand oleh Kamboja.
Krisis ini juga menggoyang politik domestik Thailand, di mana PM Paetongtarn Shinawatra diskors sambil menjalani penyelidikan etik atas sikapnya selama konflik.
Pembicaraan diplomatik antara Paetongtarn dan Hun Sen, mantan penguasa Kamboja sekaligus ayah PM Hun Manet, bocor dari pihak Kamboja dan memicu investigasi hukum.
Minggu lalu, Hun Manet mengumumkan rencana wajib militer mulai tahun depan, mengaktifkan undang-undang wajib militer yang lama tak dipakai.
Ia menyebut ketegangan dengan Thailand membuat wajib militer diperlukan, dan anggaran pertahanan mungkin dinaikkan.