Niger berencana menasionalisasi tambang uranium yang dioperasikan oleh perusahaan nuklir Prancis, Orano, seiring upaya negara itu untuk menjauh dari mantan penguasa kolonialnya, Prancis.
Perusahaan yang 90 persen sahamnya dimiliki pemerintah Prancis itu menyatakan pada Jumat bahwa rencana nasionalisasi tambang Somair oleh penguasa militer Niger adalah bagian dari “kebijakan sistematis merampas aset pertambangan” dan mengancam akan mengambil tindakan hukum.
Pemerintah militer—yang berkuasa lewat kudeta pada 2023 dengan janji meninjau konsesi pertambangan—telah menyatakan sehari sebelumnya bahwa mereka bermaksud mengambil alih tambang Somair, menuduh Orano mengambil porsi uranium yang tidak proporsional dari lokasi tersebut.
Orano memegang 63 persen saham di Somair, sementara perusahaan negara Niger, Sopamin, menguasai sisanya. Namun, pemerintah menyatakan Orano telah mengambil 86,3 persen hasil produksi sejak tambang itu beroperasi pada 1971 hingga 2024.
“Menghadapi perilaku Orano yang tidak bertanggung jawab, ilegal, dan tidak adil—perusahaan milik negara Prancis yang secara terbuka memusuhi Niger sejak 26 Juli 2023—pemerintah Niger memutuskan, dengan kedaulatan penuh, untuk menasionalisasi Somair,” ungkap otoritas pada Kamis.
Gelombang Nasionalisasi
Pemimpin militer Niger telah memutus hubungan dengan Prancis sejak berkuasa, beralih menjalin hubungan lebih erat dengan Rusia.
Pada 2024, Niger mencabut kendali operasional Orano atas tiga tambang utamanya: Somair, Cominak, dan Imouraren—yang menyimpan salah satu cadangan uranium terbesar di dunia.
Orano mengatakan pada Jumat bahwa mereka bermaksud “menuntut ganti rugi atas segala kerusakan dan mempertahankan hak atas stok produksi Somair hingga saat ini.”
Orano, yang telah beroperasi di Niger selama 50 tahun, terlibat dalam beberapa proses arbitrase dengan negara tersebut. Bulan lalu, mereka menggugat otoritas Niger setelah direktur mereka menghilang dan kantor lokal mereka digerebek.
Keputusan Niger menasionalisasi Somair terjadi di tengah gelombang nasionalisasi tambang di Afrika Barat, terutama di Mali dan Burkina Faso—keduanya diperintah oleh junta militer.