MEXICO CITY (AP) — Pemerintah Kota Meksiko pada Rabu mengumumkan rencana awal untuk menangani gentrifikasi, seminggu setelah protes keras terhadap kenaikan harga properti yang dikaitkan dengan pariwisata massal dan peningkatan jumlah warga asing—sering disebut “nomad digital”—yang tinggal sementara di ibukota.
Wali Kota Meksiko Clara Brugada menyatakan bahwa rencana ini akan mencakup regulasi agar pemilik rumah tidak bisa menaikkan sewa melebihi inflasi. Otoritas juga akan membagikan daftar proposal sewa yang “wajar.”
Brugada menambahkan bahwa pemerintahnya akan membuka diskusi dengan warga ibukota terkait rencananya, namun tujuannya adalah menyusun rancangan undang-undang yang mencakup langkah-langkah untuk mendorong sewa terjangkau.
Protes awal Juli lalu dipicu oleh kegagalan pemerintah dan promosi aktif untuk menarik nomad digital—yang sering bekerja jarak jauh untuk perusahaan asing—ke Kota Meksiko, menurut para ahli. Ratusan orang berunjuk rasa di kawasan wisata, namun aksi berubah ricuh ketika sejumlah kecil massa mulai menghancurkan etalase toko dan melecehkan warga asing.
Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menegaskan bahwa protes tersebut diwarnai xenofobia.
“Aksi xenofobia dalam protes itu harus dikutuk. Tidak boleh ada yang berkata ‘keluarkan semua warga asing dari negara kita,’ sekalipun masalah gentrifikasi adalah masalah nyata,” ujar Sheinbaum saat itu.
Banyak warga Meksiko mengeluh karena terpinggirkan dari lingkungan mereka sendiri—sebagian karena kebijakan Sheinbaum pada 2022, saat ia masih menjabat wali kota dan menandatangani kesepakatan dengan Airbnb dan UNESCO untuk mendorong pariwisata serta menarik nomad digital, meski ada kekhawatiran soal dampak sewa jangka pendek.
Dalam protes tersebut, beberapa peserta membawa spanduk bertuliskan “Gringo: Berhenti mencuri rumah kami!” dan “Regulasi perumahan sekarang!”
Beberapa kelompok anti-gentrifikasi menyerukan unjuk rasa baru akhir pekan ini.