Gerakan protes satirikal viral anak muda, yang menamakan diri Partai Janta Kecoa, muncul menyusul pembatalan ujian bulan lalu.
Diterbitkan pada 16 Jun 202616 Jun 2026
India memblokir aplikasi perpesanan Telegram hingga hari Senin dan memerintahkan platform tersebut untuk menonaktifkan fitur penyuntingan pada pesan yang sudah diunggah, dengan alasan bahwa platform itu telah digunakan untuk “menipu kandidat” dan “keboconan soal” terkait ujian nasional siswa yang akan datang.
Pembatasan tersebut diberlakukan pada hari Selasa berdasarkan ketentuan ketat dalam undang-undang IT, yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk memblokir akses ke situs *online* demi “kedaulatan dan integritas” India.
Cerita Rekomendasi
- [Item]
- [Item]
- [Item]
- [Item]
Aktivis mengatakan ketentuan itu sering dipakai untuk membungkus kebebasan berbicara , meskipun pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan hukum dan demi kepentingan publik.
Bulan lalu, pemerintah membatalkan ujian masuk utama jenjang sarjana untuk sekolah kedokteran yang dikenal sebagai NEET (National Eligibility-cum-Entrance Test), setelah pihak berwenang menemukan bahwa soal-soalnya telah bocor sebelumnya.
Kebocoran itu memicu serangkaian protes mahasiswa di seluruh negeri, termasuk munculnya gerakan satirikal viral, Partai Janta Kecoa, yang menuntut pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan.
Pemerintah telah menjadwalkan ujian baru pada hari Minggu.
Pembatasan terhadap Telegram diberlakukan “sebagai respon terhadap penggunaan plataform secara terorganisir oleh sindikat *cheating* untuk menipu kandidat yang mengikuti ujian ulang NEET 2026 yang dijadwalkan pada 21 Juni 2026,” demikian pernyataan Badan Tes Nasional dari Kementerian Pendidikan.
Telegram berkembang pesat di India, dan negara tersebut menjadi pasar unduhan terbesarnya, meskipun WhatsApp tetap menjadi platform perpesanan yang dominan.
Pemerintah mengatakan “menyesali ketidaknyamanan yang ditimbulkan” akibat pemblokiran aplikasi ini, yang akan memengaruhi ratusan ribu orang, namun pihaknya menyatakan itu adalah tindakan “jika terpaksa” karena upaya sebelumnya untuk menurunkan konten dari platform tersebut tidak membuahkan hasil.