Buka White House Watch newsletter gratis!
Panduan kamu untuk memahami arti masa jabatan kedua Trump buat Washington, bisnis, dan dunia.
Banyak veteran militer dan perwira aktif yang protes terhadap keputusan Presiden Donald Trump mengirim Marinir dan pasukan Garda Nasional ke Los Angeles. Mereka bilang ini penyalahgunaan kekuasaan yang bahayakan nyawa tentara.
Keputusan untuk kirim 700 Marinir ke demo sebagai bagian dari penindasan imigran ilegal disebut sebagai “pergeseran besar dalam norma sipil-militer dan preseden berbahaya,” kata Janessa Goldbeck, veteran Marinir.
“Waktu gabung Marinir, aku bersumpah setia pada konstitusi, bukan ke orang atau partai,” kata Goldbeck. “Militer harusnya membela republik kita, bukan ambisi politik satu orang.”
Pasukan AS jadi pusat pertikaian politik sejak Sabtu malam, ketika Trump suruh Pentagon kirim minimal 2.000 tentara Garda Nasional ke Los Angeles buat tanggapi demo anti-razia imigran ilegal.
Senin kemarin, California menggugat presiden, bilang dia “bikin ketakutan dan teror.”
“Ini krisis bikinan biar dia bisa kuasai milisi negara, merusak dasar republik kita,” kata Gubernur Gavin Newsom.
Anggota Garda Nasional juga ragu-ragu. “Melihat ini bikin semua tidak nyaman,” kata Dylan Blaha, anggota Garda Nasional Illinois selama 9 tahun yang sekarang maju jadi calon Kongres dari Demokrat.
“Kami bersumpah untuk jaga konstitusi dan lindungi rakyat AS,” katanya. “Sebagai perwira, aku diajarin untuk tidak ikut perintah yang melanggar hukum.”
Mayor Jenderal (Purn.) Paul Eaton, yang pimpin pelatihan tentara Irak waktu invasi AS, bilang perintah Trump “contoh kesombongan presiden” dan “penyalahgunaan kekuasaan eksekutif.”
“Tentara AS engga mau dilihat sebagai orang muda bawa senjata yang paksakan kehendak penguasa ke rakyat,” kata Eaton, yang kerja sama Goldbeck di Vet Voice Foundation, organisasi untuk veteran jadi pemimpin sipil.
Salah satu kontroversi terbesar adalah Trump “federalisasi” Garda Nasional California, ambil alih kendali dari negara bagian—tentang keinginan Newsom.
“Presiden kirim Garda Nasional tanpa izin gubernur buruk buat kebebasan berpendapat dan hak negara bagian,” kata Mayor Jenderal (Purn.) Randy Manner, mantan wakil kepala Garda Nasional, ke Fox News. “Gubernur punya wewenang untuk tangani kerusuhan dengan aparat di negaranya sendiri.”
Terakhir kali presiden kirim tentara federal tanpa izin gubernur adalah waktu gerakan hak sipil tahun 1960-an.
Trump bilang pengiriman pasukan perlu untuk tanggapi kerusuhan di Los Angeles dan sebut pendemo sebagai “pemberontak.”
Minggu kemarin, Menteri Pertahanan Pete Hegseth peringatkan kalau kekerasan terus, Marinir aktif akan dikerahkan untuk bantu penegak hukum federal di kota itu. Senin, Pentagon konfirmasi kirim 700 Marinir untuk lindungi “personel dan properti federal di Los Angeles.”
Para ahli bilang ini langgaran undang-undang tahun 1878, Posse Comitatus Act, yang larang pakai tentara federal untuk urusan polisi di dalam negeri.
Mereka juga bingung dasar hukum Trump dan Kementrian Pertahanan kirim Marinir. Satu-satunya cara pemerintah federal bisa kirim pasukan aktif untuk penegakan hukum adalah pakai Insurrection Act tahun 1807, yang izinkan militer bubarkan kerusuhan atau pemberontakan yang halangi hukum federal.
Lindsay Cohn, dosen di US Naval War College, bilang ini bermasalah buat Garda Nasional yang lebih suka misi seperti tangani bencana daripada urus demo.
“Peran sebagai polisi bikin mereka harus nilai apakah orang pakai hak konstitusional atau jadi kriminal,” katanya.
Misi mereka juga makin sulit karena “gubernur negara bagian bilang perintah ini ilegal.” Cohn tekankan dia bicara sebagai pribadi.
“Garda Nasional seharusnya engga dipakai seperti ini—sama sekali,” kata Rachel Hicks, yang pernah jadi anggota Garda Nasional Tennessee dan Nevada selama 11 tahun.
“Pasukan ini engga dilatih untuk tangani kerusuhan,” katanya. “Jadi kamu taruh kedua pihak dalam situasi yang sangat berbahaya.”
Rekomendasi