Mahkamah Agung Amerika yang terbelah memutuskan pada hari Selasa bahwa warga Amerika tidak bisa menggugat Layanan Pos AS, bahkan ketika pegawai sengaja menolak mengantar surat.
Dengan suara 5-4, hakim memutuskan melawan seorang pemilik rumah di Texas, Lebene Konan. Dia menyatakan surat-suratnya sengaja tidak diantar selama dua tahun. Konan, yang berkulit hitam, mengklaim prasangka rasial berperan dalam tindakan pegawai pos itu.
Hakim Clarence Thomas, menulis untuk mayoritas lima hakim konservatif, berkata hukum federal yang biasanya melindungi Layanan Pos dari gugatan atas surat yang hilang atau tidak terkirim, juga mencakup “ketidakantaran surat yang disengaja”.
Dalam pendapat berbeda, Hakim Sonia Sotomayor menulis bahwa meski perlindungan dari gugatan itu luas, itu tidak berlaku untuk situasi dimana keputusan untuk tidak mengantar surat “disebabkan oleh alasan jahat.” Hakim Neil Gorsuch bergabung dengan tiga kolega liberalnya dalam pendapat berbeda ini.
Pemerintahan Republik Presiden Donald Trump telah memperingatkan bahwa keputusan untuk mendukung Konan akan mengakibatkan banjir gugatan serupa terhadap Layanan Pos yang kekurangan dana.
Konan, yang juga agen properti dan agen asuransi, mengklaim dua pegawai di kantor pos di Euless, Texas, sengaja tidak mengantarkan surat milik dia dan penyewanya karena, menurut dia, mereka tidak suka dia berkulit hitam dan memiliki banyak properti.
Menurut dokumen pengadilan, perselisihan ini mulai ketika Konan menemukan kunci kotak surat salah satu properti sewanya diganti tanpa sepengetahuannya, sehingga dia tidak bisa mengambil dan membagikan surat penyewa. Saat dia hubungi kantor pos setempat, dia diberitahu tidak akan dapat kunci baru atau pengantaran reguler sampai dia buktikan kepemilikan propertinya. Dia sudah lakukan itu, tapi masalah suratnya terus berlanjut, meski inspektur jenderal USPS sudah memerintahkan surat-surat itu untuk diantar.
Konan menyatakan pegawai-pegawai itu menandai sebagian surat sebagai tidak bisa diantar atau dikembalikan ke pengirim. Konan dan penyewanya tidak menerima surat penting seperti tagihan, obat-obatan, dan sertifikat mobil. Konan juga klaim dia kehilangan pendapatan sewa karena beberapa penyewa pindah akibat situasi ini.
Setelah mengajukan puluhan keluhan ke pejabat pos, Konan akhirnya mengajukan gugatan berdasarkan Undang-Undang Gugatan Perdata Federal 1946, yang memperbolehkan beberapa gugatan terhadap pemerintah. Kasus ini berfokus pada jangkauan pengecualian khusus untuk pos dalam undang-undang tersebut.