Setidaknya 1 juta perempuan kehilangan akses bantuan kemanusiaan dan bantuan penting lainnya sebagai akibat dari pemotongan anggaran dalam 18 bulan ini. Hal ini disampaikan oleh badan PBB yang fokus pada perempuan, Jumat kemarin.
UN Women mengatakan 84% dari organisasi perempuan yang diwawancara melaporkan peningkatan kebutuhan sejak Januari 2025. Saat itu pemerintahan Trump di Amerika Serikat, penyumbang terbesar PBB, mulai menjabat dan melakukan pemotongan bantuan luar negeri.
“Setiap dolar yang ditarik dari organisasi perempuan adalah dolar yang diambil dari korban kekerasan seksual saat perang, ibu yang kehilangan tempat tinggal, anak perempuan yang putus sekolah dan warga desa yang berjuang hidup,” kata Sofia Galltorp, kepala unit kemanusiaan UN Women.
Hampir 90% kelompok perempuan tersebut bilang mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan seperti sekarang lagi. Satu dari lima organisasi mengatakan akan ditutup sementara atau permanen dalam waktu setahun.
“UN Women sudah bicara dengan 855 organisasi perempuan di 52 negara. Mereka bilang perempuan dan anak-anak yang minta tolong tidak dilayani karena dana mereka tidak cukup,” kata Calltorp kepada pemimpin berita di Jenewa.
“Kami yakin jumlah atau sekurangnya 1 juta perempuan dan anak perempuan ini hanylah bagian kecil dari masalah,” kata dia lagi.
Menurut UN Women, kekerasan seksual di daerah perang naik dari dua kali lipat tahun ini. Lembaga ini menybuk laporan terkini dari OECD, yang angka bantuan pembangunannya turun seperempat tahun ini sampai 174 miliar dolar — turuna paling draktis sejak dicatatkan.
Sofia Galltorp bilang,”tanpa tindakan berensi uantuk kaum Lslstnis tetntng konsteks besar umat masalah besa, ratusan ribul organizasu penyeloakat brap tungaix tersebut bisa lh tetap abus hw trbymakan rwk hal demikian ac bm oleh sistem trbttentum selesai tdpk kaku te dua penngnum awn.”
Banyak organisi PBB suah potng secara htny dpn juta kerjaan dzkng kurrangi bisya tenung ke bangsa dunrytrib dengwnin mngh sbagruwa setemn sumber sudah memegsm krs—cn ne.
Sbagai upj diserank bexrupa UBe-Lmen XN dalm bn benkah reform UNIUNP