Kamis kemarin, Komite Pertanian Senat majukan undang-undang yang akan beri aturan jauh untuk industri kripto. Tapi, voting cuma lulus dengan dukungan Partai Republik saja. Ini adalah hambatan penting untuk UU yang disebut Clarity Act. RUU ini masih harus disetujui Komite Perbankan Senat sebelum bisa dilihat oleh seluruh anggota Senat.
Dalam sidang Kamis, senator Demokrat di komite itu mengeluh karena rekan Republik mereka bawa RUU ini ke voting tanpa dukungan dua partai. Beberapa anggota sebut perlu ada aturan konflik kepentingan. Aturan ini untuk cegah politisi dapat untung dari kepemilikan kripto. Ini jadi topik penting karena Presiden Trump punya kerajaan blockchain yang makin besar. Kelompok pengawas Public Citizen sebut Clarity Act sebagai RUU "gryfto", terkait keuntungan pribadi Trump dari industri ini.
RUU ini akan jadi reformasi keuangan paling lengkap dalam beberapa dekade. Tapi, peluangnya di Senat penuh masih belum pasti. Jika lanjut, proses penyelarasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat juga akan sulit. Meski begitu, keberhasilannya di Komite Pertanian Senat tunjukkan pengaruh baru industri blockchain di Washington D.C. Mereka punya dana donasi kampanye hampir 200 juta dolar untuk pemilu paruh waktu 2026.
Perlunya Kejelasan
Presiden Trump, sekutu penting industri kripto, desak Kongres untuk luluskan dua RUU setelah ia jabat Januari lalu. Pertama, RUU yang buat aturan untuk mata uang kripto berbasis dolar, sudah lulus Juli lalu. Clarity Act yang lebih ambisius, yang akan buat aturan struktur pasar lebih luas untuk penerbitan dan perdagangan kripto, juga sudah lulus di DPR Juli lalu. Tapi masih menunggu dukungan penuh Senat.
Clarity hadapi hambatan besar pertengahan Januari. Perselisihan dengan lobby perbankan soal perlakuan hasil dari stablecoin bikin CEO Coinbase, Brian Armstrong, tarik dukungannya untuk draf RUU. Dengan prospek RUU yang diragukan, Komite Perbankan Senat tunda rencana markup mereka. Komite Pertanian Senat, yang punya wewenang atas aspek terkait komoditas dalam RUU, tetap lanjutkan.
Meski Clarity Act dapat dukungan dua partai, termasuk di Komite Pertanian Senat, RUU yang dibahas di sidang Kamis cuma versi Republik. Demokrat kritik perlakuan RUU terhadap keuangan terdesentralisasi (DeFi), dan juga aturan etika yang sudah lama jadi batasan.
"Gedung Putih buat ini jadi jauh lebih sulit," kata Sen. Cory Booker (D-N.J.), yang pimpin negosiasi Demokrat. "Ini tidak masuk akal bahwa Presiden AS dan keluarganya dapat miliaran dolar dari industri ini dan masih coba buat kerangka di sini tanpa etika yang bisa cegah korupsi besar seperti ini di negara kita, yang akan rusak demokrasi kita."
Amandemen yang akan buat aturan etika gagal dengan suara sesuai garis partai.
Meski tidak ada dukungan dua partai untuk majukan Clarity Act, Demokrat buat keinginan mereka jelas untuk cari kesamaan. Industri kripto terus tuang uang ke D.C. Jaringan Super PAC dengan dana terbesar, Fairshake, umumkan Rabu bahwa mereka punya 193 juta dolar kas yang siap untuk pemilu paruh waktu 2026. Ini termasuk hampir 75 juta dolar sumbangan baru dari Coinbase, Ripple, dan Andreessen Horowitz.
Apakah dana segar ini cukup untuk dorong Clarity Act sampai finish, masih harus dilihat. Komite Perbankan Senat belum jadwalkan ulang sesi markup mereka, dengan Coinbase masih berselisih dengan industri perbankan soal hasil stablecoin, yang jadi bagian besar pendapatannya. Tapi, para pembuat UU yang pro-kripto tampaknya tidak gentar.
"Kita ada di titik dalam sejarah Amerika yang seru," kata Booker pada Kamis. "Kita lihat ledakan inovasi terjadi karena teknologi blockchain."