ANALISIS: Pengadilan AS memutuskan pemerintah Trump tidak punya kewenangan untuk menerapkan tarif global luas berdasarkan International Emergency Economic Powers Act. Putusan ini memerintahkan Gedung Putih mencabut beberapa tarif dalam 10 hari—meski ada banding yang sedang diproses. Keputusan ini jadi tantangan besar bagi strategi perdagangan Trump. Tapi, para ahli prediksi pemerintahan akan cari cara hukum lain untuk pertahankan atau terapkan kembali tarif, mungkin dengan fokus ke kebijakan sektoral atau aturan lain di bawah Trade Act.
Drama tarif Trump dapat babak baru setelah Pengadilan Perdagangan Internasional AS menyatakan Gedung Putih tak punya wewenang untuk menetapkan sanksi ekonomi ‘Hari Pembebasan’ ke seluruh dunia.
Awalnya Kanada, Meksiko, dan China dikecualikan dari kenaikan tarif pada 2 April, tapi panel tiga hakim perluas putusan ke tarif yang diumumkan untuk negara-negara itu awal tahun ini juga.
Ini pukulan berat buat Trump 2.0 karena menggoyang dasar kebijakan yang dipakai buat negoisasi lebih untung dengan mitra dagang utama. Tentu saja, tim Trump cepat umumkan akan banding.
Singkatnya, sekarang sebagian besar dunia kena pajak impor 10% ke AS, sementara China tetap 30% berdasarkan kesepakatan dengan Beijing. Kanada dan Meksiko kena tarif 25% karena permintaan Trump agar mereka tangani imigrasi dan perdagangan fentanil.
Dalam putusan minggu ini, Gedung Putih punya 10 hari buat urus administrasi pencabutan tarif. Tapi sanksi baja, mobil, dan aluminium tidak termasuk.
Belum jelas secepat apa tarif akan dicabut, atau apakah Gedung Putih akan pertahankan sambil lanjutkan banding ke pengadilan lebih tinggi—walau menyelesaikan ini dalam 10 hari mungkin sulit.
Apapun hasilnya, keputusan ini bisa pengaruhi jadwal negosiasi—tekanan yang sengaja dipertahankan pemerintahan Trump. Di periode kedua, Trump sering umumkan sanksi dengan waktu eksekusi cepat.
Ketika tarif ditunda—yang sering terjadi—waktu tetap ketat, contohnya jeda 90 hari setelah tarif ‘Hari Pembebasan’ dan waktu serupa untuk negosiasi dengan China.
Yang pasti, putusan ini bukan akhir dari tarif, tapi awal babak baru.
Seperti ditulis Jim Reid dari Deutsche Bank: "Ini belum akhir cerita karena pemerintah akan banding. Tapi pasar sudah bereaksi positif."
Benar saja, indeks S&P naik 1,7% dan Dow Jones 1,3% saat tulisan ini dibuat.
Dampak Lebih Luas
Ekonom mencatat pendapatan dari tarif Trump terlalu menggiurkan untuk dihentikan pemerintahan selanjutnya. Tapi tidak jelas bagaimana uang ini dipakai anggaran Trump 2.0—apakah dipakai untuk paket belanja seperti Big, Beautiful Bill.
Reid menambahkan: "Kami belum dengar langsung dari Presiden Trump, jadi respons pemerintah belum jelas. Ini bisa pengaruhi pendapatan, karena mereka ingin pakai tarif untuk dana pemotongan pajak."
"Jika putusan tetap berlaku… opsi lain adalah pakai instrumen tarif lain seperti Section 232 atas alasan keamanan nasional, yang dipakai untuk tarif mobil, baja, dan aluminium."
Alec Phillips dari Goldman Sachs bilang dia tak yakin masalah tarif akan ubah strategi fiskal pemerintah. "Pendapatan tarif tidak pernah dipakai untuk menutup paket fiskal, dan kebanyakan politisi tidak kaitkan dua hal ini."
Tapi dia akui tarif yang dibatalkan pengadilan bisa hasilkan $200 miliar per tahun—jumlah yang setara dengan defisit tahun depan.
Cara Lain Terapkan Tarif
Phillips juga prediksi tim Trump akan cari jalur hukum lain.
Tarif Trump dibatalkan karena pakai IEEPA, tapi bukan satu-satunya cara. Pengadilan sendiri sarankan Trump bisa pakai Trade Act 1974 untuk terapkan tarif hingga 15% maksimal 150 hari (bisa diperpanjang Kongres) terkait neraca pembayaran, atau pakai Sec. 301 untuk hadapi praktik dagang tidak adil.
Phillips bilang Gedung Putih juga bisa perluas tarif sektoral—langkah yang sudah diperkirakan banyak analis. "Ketidakpastian tarif berbasis IEEPA mungkin buat pemerintah lebih fokus ke tarif sektoral yang lebih aman secara hukum."
"Presiden Trump belum sering bahas tarif sektoral belakangan, tapi jika tarif per negara sulit diterapkan, mungkin ini jadi opsi lagi."
Dia tambahkan: "Sec. 338 dari Trade Act 1930 izinkan presiden terapkan tarif hingga 50% untuk impor dari negara yang diskriminasi AS. Kewenangan ini mirip Sec. 301, tapi batasi jumlah tarif tanpa perlu investigasi formal."
Artikel ini pertama kali tayang di Fortune.com.