Doral Landings East, sebuah perumahan elit di Miami yang punya banyak rumah untuk satu keluarga, sedang mengalami banyak imigran yang pergi.
Banyak warga Venezuela tinggal dan kerja di sana dengan izin tinggal sementara yang diperbanyak waktu pemerintahan Biden, menurut laporan The Wall Street Journal.
Tapi komunitas ini, yang punya 80.000 penduduk dan sekitar 40% nya orang Venezuela, sekarang punya lebih banyak rumah kosong dibanding daerah sekitarnya. Di Doral, angka rumah kosong naik dari 5,6% akhir tahun lalu jadi 6,5%. Jauh lebih tinggi daripada daerah sekitarnya yang cuma 4,3%.
Menurut koran itu, agen properti bilang ini karena imigran Venezuela kabur takut status sementara mereka habis di bawah pemerintahan Trump, yang mau percepat deportasi.
Orang Venezuela adalah salah satu grup terbesar dengan status sementara di AS sekarang. Tapi pemerintahan Trump sudah hentikan perlindungan deportasi untuk 350.000 orang Venezuela bulan April lalu, dan 350.000 lagi akan kehilangan perlindungan mereka bulan Februari 2026.
Pada saat yang sama, pemilik apartemen di Doral katanya mulai menolak keluarga dengan izin sementara. Mereka khawatir Trump bisa tiba-tiba buat para imigran ini jadi residen illegal.
Para ahli bilang ini bisa melanggar hukum perumahan yang adil, karena mendiskriminasi asal negara seseorang, tidak peduli status imigrasinya.
Gregory Vincent, seorang pengacara, bilang ke Fortune bahwa jika tuan tanah menolak penyewa karena curiga mereka bukan warga negara, itu adalah pelanggaran hukum hak sipil.
Undang-Undang Perumahan yang Adil (Fair Housing Act) dibuat tahun 1968 dan dirancang untuk larang diskriminasi dalam perumahan berdasarkan ras, warna kulit, agama, asal negara, jenis kelamin, status keluarga, dan disabilitas.
Vincent bilang, penyewa yang ditolak karena status imigrasi mereka bisa berhak dapat ganti rugi.
Dia juga bilang, nanya status imigrasi seseorang itu diluar informasi biasa yang diperlukan tuan tanah. Mereka cuma perlu pastikan calon penyewa bisa bayar, dengan lihat hal kayak nomor Jaminan Sosial, status pekerjaan, dan riwayat kredit.
Tapi, pengacara lain, Raul Gastesi, bilang ke Fortune bahwa status imigrasi sekarang sudah jadi masalah dan resiko keuangan yang harus dipertimbangkan tuan tanah, sementara pemerintahan Trump berusaha cabut status perlindungan sementara untuk jutaan imigran.
Status Perlindungan Sementara (TPS) pertama dibuat untuk orang Venezuela tahun 2021 dan kemudian diperluas. Program ini izinkan warga dari negara yang ada konflik bersenjata, bencana alam, atau kondisi luar biasa lain, untuk kerja dan tinggal di AS. Mereka yang ikut program ini dikasih nomor Jaminan Sosial dan izin kerja.
Trump sudah akhiri TPS untuk sekitar 500.000 orang Haiti dan lebih dari 70.000 orang Honduras, serta orang dari negara lain kayak Afghanistan dan Nikaragua.
Gastesi, yang mewakili tuan tanah, bilang kalau status sementara dicabut, orang yang kena dampak tidak bisa kerja. Penghasilan mereka hilang dan tidak bisa bayar sewa.
Proses untuk mengusir seseorang bisa makan waktu berbulan-bulan, dan tuan tanah kehilangan uang sewaktu itu, tambahnya.
Meski begitu, Gastesi akui bahwa tuan tanah tidak bisa buat peraturan umum kayak tidak mau sewa ke imigran apa pun atau orang dengan status sementara.
“Saya mengerti posisi imigran, tapi saya juga lihat posisi tuan tanah. Semuanya tidak mudah,” katanya.
Fortune Global Forum kembali pada 26–27 Oktober 2025 di Riyadh. CEO dan pemimpin global akan berkumpul untuk acara eksklusif yang membentuk masa depan bisnis. Ajukan aplikasi untuk undangan.