Larangan Perjalanan Baru Trump Mulai Berlaku di Tengah Ketegangan yang Meningkat Soal Penegakan Imigrasi

Presiden Donald Trump mengeluarkan larangan perjalanan baru untuk warga dari 12 negara, kebanyakan di Afrika dan Timur Tengah, yang akan berlaku mulai Senin. Larangan ini muncul di tengah ketegangan yang meningkat terkait kebijakan imigrasinya yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Proklamasi baru, yang ditandatangani Trump pada Rabu, berlaku untuk warga Afganistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Khatulistiwa, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman. Ada juga pembatasan lebih ketat untuk orang dari Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela yang berada di luar AS dan tidak memiliki visa yang valid.

Menurut panduan yang dikeluarkan Jumat, larangan baru ini tidak mencabut visa yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Tapi, aplikasi visa baru akan ditolak mulai Senin kecuali memenuhi kriteria khusus untuk pengecualian. Pemegang visa lama masih bisa masuk AS meski larangan berlaku.

Elvanise Louis-Juste (23), warga Haiti-Amerika yang sedang di bandara Newark menunggu penerbangan ke Florida, mengaku sedih melihat larangan ini. Dia bilang banyak warga Haiti ingin ke AS untuk lari dari kekerasan dan kerusuhan di negaranya.

Banyak ahli imigrasi bilang larangan baru ini dirancang lebih hati-hati daripada kebijakan sebelumnya yang terburu-buru. Larangan fokus pada proses aplikasi visa agar tidak mudah ditantang di pengadilan.

Dalam video di media sosial, Trump bilang warga negara yang terkena larangan berisiko terkait terorisme, keamanan publik, dan melewati masa visa. Dia juga sebut beberapa negara punya pemeriksaan yang buruk atau menolak menerima warganya kembali.

Trump mengaitkan larangan ini dengan serangan teror di Boulder, Colorado, meski pelaku berasal dari Mesir yang tidak masuk daftar larangan. Pihak AS bilang pelaku melewati masa visa turisnya.

MEMBACA  Juli adalah bulan pertama dalam lebih dari satu tahun yang tidak mencetak rekor panas

Kelompok bantuan pengungsi mengkritik larangan ini. Menurut mereka, kebijakan ini bukan tentang keamanan nasional tapi memecah belah dan menstigmatisasi komunitas yang mencari keselamatan di AS.

Pemerintah Venezuela juga mengecam larangan ini, menyebutnya sebagai kampanye kriminalisasi terhadap warga Venezuela.

Cerita ini pertama kali dimuat di Fortune.com