Buka White House Watch newsletter gratis
Panduan Anda tentang arti masa jabatan kedua Trump untuk Washington, bisnis, dan dunia.
Versi RUU pajak andalan Donald Trump dari Senat AS tidak akan menaikkan batas potongan pajak negara bagian dan lokal. Langkah ini bisa menggagalkan RUU yang disebut "besar dan indah" itu. Komite keuangan Senat akan rilis draf RUU Senin sore yang mempertahankan batas tahunan potongan pajak negara bagian dan lokal (dikenal sebagai "SALT") di level saat ini, $10.000, kata dua sumber yang tahu rencana itu.
Ini sangat berbeda dengan versi DPR yang baru saja disetujui bulan lalu, menaikkan batas SALT jadi $40.000 per tahun. Proposal DPR akan memberi keringanan pajak besar untuk pemilik rumah di negara bagian seperti New York, New Jersey, dan California, yang pajak propertinya tertinggi di AS.
Meski beberapa pihak bilang angka di RUU Senat hanya sementara selama negosiasi berlangsung, langkah ini memicu kemarahan dari kelompok Republik di DPR yang anggap SALT masalah krusial.
"Sejak awal, saya jelas: menaikkan batas SALT untuk keadilan pajak warga New York adalah prioritas saya," kata Mike Lawler, anggota Kongres Republik yang daerahnya mencakup banyak wilayah kaya di utara New York City.
"Setelah negosiasi, kami berhasil naikkan batas SALT dari $10.000 jadi $40.000," tambah Lawler. "Itu kesepakatannya, dan saya tidak akan terima kurang dari itu. Jika Senat turunkan angka SALT, saya akan tolak dan RUU ini gagal di DPR."
Revisi RUU "besar dan indah" harus disetujui Senat dan DPR sebelum Trump bisa tanda tangan jadi undang-undang. Ketua DPR Mike Johnson tidak bisa kehilangan banyak suara saat RUU kembali ke DPR karena partai Trump hanya unggul tipis.
Elise Stefanik, anggota Kongres Republik yang daerahnya mencakup bagian New York dan pendukung setia Trump, bilang batas SALT "harus naik".
"Semua tahu angka $10.000 ini harus naik. Dan itu akan terjadi," kata Stefanik di X. "Republik New York akan berjuang untuk beri keringanan pajak bagi warga kami yang terbebani pajak."
Batas SALT sudah jadi isu kontroversial sejak pertama kali diperkenalkan dalam RUU pajak Trump tahun 2017. Banyak kritikus Trump anggap langkah ini menghukum warga di negara bagian dengan pajak tinggi yang umumnya mendukung Partai Demokrat.
Anggota Kongres dari kedua partai juga meragukan potongan ini, menyebutnya sebagai pemberian tidak perlu untuk penghasilan tinggi.